Forbes: Indonesia di Jalur Ekonomi yang Tepat

Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad (kiri), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) dan Dirjen Pajak Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi (kanan) saat sosialisasi pengampunan pajak (amnesti pajak) di JI-Expo Kemayoran, Jakarta, Senin (1/8). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Arah - CEO Forbes Media dari Amerika Serikat, Steve Forbes menilai bahwa Indonesia sedang berada pada jalur dan kebijakan ekonomi yang tepat dalam menyikapi persaingan ekonomi global yang semakin ketat.

"Indonesia sudah berada pada jalur yang tepat, salah satunya dengan menghilangkan beberapa hambatan dalam perdagangan (barriers to commerce)," ujar Steve Forbes dalam wawancara khusus dengan Antara di Jakarta, Jumat (2/9).

Pemerintah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir memang mulai menurunkan hambatan tarif (tariff barriers) secara bertahap untuk beberapa komoditas untuk menyesuaikan diri dengan era perdagangan bebas.

Menurut Forbes, Indonesia sudah mulai melakukan perubahan-perubahan kebijakan ekonomi yang diperlukan untuk dapat bertahan dan bersaing dalam persaingan ekonomi global.

"Perubahan itu adalah satu alasan mengapa kami memandang ke Indonesia untuk secercah harapan, dimulai dengan adanya kebijakan 'tax amnesty' (amnesti pajak)," ujar dia.

Forbes menilai positif kebijakan "tax amnesty" yang diberlakukan pemerintah Indonesia.

Namun, dia juga berharap agar pemerintah Indonesia dapat melakukan terobosan atau perubahan lainnya, misalnya, dengan kebijakan untuk mulai mengurangi persentase pajak yang dikenakan pada perusahaan (corporate tax).

"Ada alasan penting bahwa kita harus mematahkan pola pikir lama yang ada dibalik semua ini.

Evaluasi kebijakan diperlukan untuk mengubah kebijakan agar sesuai dengan perkembangan ekonomi global," tuturnya.

Evaluasi kebijakan itu, menurut Forbes, sangat diperlukan untuk melakukan perubahan dan terobosan yang diperlukan Indonesia dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Evaluasi kebijakan itu harus sehingga Indonesia mampu membuat terobosan dengan populasi yang ada. Bila hal itu berhasil, maka itu akan menjadi suatu model yang sangat baik dari sebuah kemajuan," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Indonesia Joko Widodo telah menyatakan komitmen untuk mengurangi hambatan investasi secara signifikan guna menarik masuk investasi asing.

Jokowi bertekad untuk melakukan perampingan birokrasi untuk memacu masuknya investasi asing dan memperbaiki infrastruktur di Indonesia.

"APBN kita sangat terbatas. Jadi kita perlu investasi, kita perlu investor, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, untuk membangun pelabuhan, untuk membangun bandara," kata Jokowi beberapa waktu lalu.

Berita Terkait

Sri Mulyani: Kita Pangkas Tarif PPh Jadi 17 Persen Sri Mulyani: Kita Pangkas Tarif PPh Jadi 17 Persen
Jokowi: Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Biaya Rapat-rapat! Jokowi: Pangkas Anggaran Perjalanan Dinas, Biaya Rapat-rapat!
Indonesia Raih Dua Medali, Jokowi: Alhamdulillah! Indonesia Raih Dua Medali, Jokowi: Alhamdulillah!

#Forbes #Ekonomi Indonesia #Ekonomi Kerakyatan #Paket Ekonomi #presiden joko widodo #Joko Widodo #Gebrakan Sri Mulyani

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar