Beda dengan Ahok, 7 Kepala Daerah Petahana Ini Diwajibkan Cuti

Ilustrasi: Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengacungkan jempol saat akan mengikuti sidang lanjutan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (31/8). Sidang lanjutan tersebut beragendakan perbaikan permohonan uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Arah - Sejumlah kepala daerah tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah yang akan maju pada pilkada serentak pada 2017 diwajibkan mengajukan cuti kerja sejak dimulainya tahapan pendaftaran kandidat.

"Peraturannya sudah ada, hak dan kewajibannya juga sudah ada, termasuk sanksinya jika kepala daerah tidak cuti saat pilkada," kata Kepala Biro Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Riena Ratnaningrum di Semarang, Kamis (15/9).

Terkait dengan hal tersebut, ia meminta kepala daerah yang akhir masa jabatannya belum habis, tetapi berniat maju kembali agar mulai mempersiapkan pengajuan izin cuti kepada Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

"Dulu kepala daerah yang maju pilkada lagi, cuti kerjanya bisa bertahap saat kampanye, namun sekarang tidak," ujarnya.

Pemprov Jateng akan menunjuk pelaksana tugas bupati/wali kota jika wakil kepala daerahnya juga ikut maju pada pilkada sehingga tidak ada kekosongan kepemimpinan.

"Intinya, kepala daerah yang maju kembali pada pilkada diharapkan mengikuti semua peraturan yang berlaku," katanya.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Sriyanto Saputro meminta Badan Pengawas Pemilu Jateng diminta melakukan pengawasan yang lebih intensif terhadap sejumlah petahana yang maju pada pilkada secara serentak di tujuh kabupaten/kota pada 2017.

"Para petahana tersebut perlu diawasi karena berpotensi memanfaatkan berbagai fasilitas negara saat masa kampanye," ujarnya.

Tujuh daerah di Jateng yang akan menggelar pilkada serentak pada 15 Februari 2017 itu adalah Kota Salatiga, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Batang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Brebes.

Berita Terkait

DPR: Cuti Bukan Hak, Tapi Wajib untuk Petahana! DPR: Cuti Bukan Hak, Tapi Wajib untuk Petahana!
MK Minta Ahok Buktikan Adanya Kerugian Konstitusional MK Minta Ahok Buktikan Adanya Kerugian Konstitusional
Fahri : Gugatan Ahok ke MK Lemah Fahri : Gugatan Ahok ke MK Lemah

#Cuti Petahana #Cuti Kampanye #jawa tengah #Ganjar Pranowo #Pilkada Serentak 2017 #Pilkada

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar