Diwajibkan Cuti, Ahok akan Bawa Saksi Ahli ke Sidang MK

Ilustrasi: Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) mengenakan jaket merah disaksikan Bakal Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat (kanan) saat pendaftaran Cagub-Cawagub DKI Jakarta 2017 di Kantor KPUD DKI Jakarta, Jakarta, Rabu (21/9). Duet petahana Ahok-Djarot dalam Pemilihan Gubernur-Wagub DKI Jakarta didukung empat partai yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Hanura, Nasdem. (Foto: Antara/Rosa Panggabean)

Arah - Dengan majunya calon petahana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, hampir dipastikan keduanya akan mengambil cuti sesuai aturan Pilkada.

Namun, permasalahan muncul karena perlu ada Pelaksana Tugas (Plt) yang menggantikan pasangan tersebut selama cuti kampanye.

Basuki memastikan akan menghadirkan saksi ahli pada sidang gugatan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (26/9) mendatang.

"Itu yang mau kami bawa saksi ahli ke MK, untuk menjelaskan beda Plt dan Pgs (Pengganti Tugas Sementara) itu di mana," kata Basuki di Kantor DPP Nasdem, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Rabu (21/9/2016)

Ahok --sapaan Basuki-- tetap mengkhawatirkan masa kampanye yang bertepatan dengan masa pembahasan APBD DKI Jakarta 2017.

"Terus masalahnya Plt apa, waktu bahas anggaran pasti ada masalahnya," sebut Ahok.

Dengan menghadirkan saksi ahli, Ahok yakin MK dan masyarakat mengerti hubungan antara Plt dan masa penyusunan anggaran itu.

"Kalau saya ngomong, nanti orang mikir saya sok pinter, tapi kalau saksi ahli, ahli tata negara yang bicara, bagaimana hubungan Plt dengan anggaran itu lebih bisa didenger," jelasnya.

Sidang gugatan ke MK dijadwalkan Senin depan (26/9) pukul 11.00 WIB. Sebelumnya Ahok telah mendengarkan keputusan hakim pada Rabu (31/8/2016).

Ahok tengah mengajukan uji materi Pasal 70 ayat 3 yang diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati.

Ahok ingin agar calon petahana diberi pilihan antara cuti kampanye atau tidak cuti dengan risiko tidak boleh berkampanye. (Helmi Shemi)

Berita Terkait

DPR: Cuti Bukan Hak, Tapi Wajib untuk Petahana! DPR: Cuti Bukan Hak, Tapi Wajib untuk Petahana!
MK Minta Ahok Buktikan Adanya Kerugian Konstitusional MK Minta Ahok Buktikan Adanya Kerugian Konstitusional
Ahok: Cuti Empat Bulan Nggak Masuk Akal Ahok: Cuti Empat Bulan Nggak Masuk Akal

#Ahok-Djarot #Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) #Pilkada DKI Jakarta 2017 #Pilgub DKI Jakarta #Cuti Petahana #Cuti Kampanye

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar