Plt Gubernur Boleh Tanda Tangan APBD, Ahok Meradang

Dok. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. (Foto: Arah.com/Helmi Shemi)

Arah -  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta staf ahli presiden Djohermansyah Djohan menjelaskan bagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 74 Tahun 2016 yang dinilainya bertentangan dalam mengatur kewajiban cuti yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 70 (3) tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

"Kami sebagai Plt (Pelaksana tugas) tidak boleh menangani perda APBD tapi D to D pemerintah boleh. Profesor sampaikan ini jelas membingungkan, gimana permendagri dulu mengatakan tidak boleh?," tanya Basuki kepada Djohan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (6/10/2016).

Ahok -sapaan Basuki menilai pernyataan Djohan yang mengacu pada Permendagri Nomor 74 Tahun 2016 membingungkan serta membahayakan karena menurutnya Plt yang direkomendasikan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) bisa membahas ikut APBD 2017. Ahok khawatir Plt yang ditunjuk pemerintah tidak bisa melanjutkan program yang berjalan.

"Karena APBD 2017 sedang dalam pembahasan. Kalau mengikuti pasal UU 10 ini saya diwajibkan cuti sampai Februari, berarti kalau ikut permen lama, APBD DKI baru boleh ketok palu bersama saya Februari, ini pelanggaran juga permendagri yang harus selesai Desember tahun ini," jelasnya

Ahok menambahkan penafsiran Plt yang diatur dalam Permendagri selalu berbeda. Ia khawatir begitu masa cutinya selesai akan diminta pertanggung jawaban oleh warga Jakarta mengenai APBD 2017.

"Sejak saya jadi bupati sampe wagub kok jadi berbeda penafsiran permendagri yang dipakai. Kok sekarang Plt tiba-tiba boleh. Kalo boleh saya tanggung jawabnya gimana, yang ketok palu memutuskannya dia (Plt), kalo diaudit BPK bingung," keluhnya.

Sebelumnya diberitakan Djohan menjelaskan bahwa ketika petahana cuti pemerintah pusat akan menunjuk pelaksana tugas (PLT) yang diatur dalam peraturan menteri dalam negeri tahun 2016. Plt juga berwenang dalam menandatangani perda APBD. (Helmi Shemi)

Berita Terkait

Ahok PD Tetap Pilih Jalur Independen Ahok PD Tetap Pilih Jalur Independen
DPR Tolak Uji Materi Ahok soal Cuti Petahana DPR Tolak Uji Materi Ahok soal Cuti Petahana
Ahok: Saya Minta Djarot, Bukan Minta Dukungan PDIP Ahok: Saya Minta Djarot, Bukan Minta Dukungan PDIP

#Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) #Ahok #Cuti Petahana

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar