Ahok Tetap Ngotot PLT Gubernur Tak Punya Kewenangan Terkait APBD

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok (kedua kiri) berjalan masuk ke dalam gedung Bareskrim Polri di Jakarta, Senin (24/10). Ahok mendatangi Bareskrim Polri untuk memberikan keterangan dan klarifikasi soal kasus dugaan penistaan agama kepada penyidik. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Arah -  Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama yang akan mulai cuti kampanye pada Jumat 28 Oktober 2016 menyerahkan pembahasan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI 2017 kepada sekretaris daerah (Sekda) Saefullah dan Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD).

"Kita kan ada TAPD nya kan, jadi biar pak sekda yang ngurus," kata Basuki di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/10/2016).

Meski ada sistem e-budgeting, namun Basuki masih ragu apakah pelaksana tugas (PLT) yang akan menggantikannya memiliki kewenangan mengurus APBD. Menurutnya hal itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah.

"Saya gak tau apakah boleh Plt diberikan wewenang mengurusi APBD. kan UUD 45 sama UU Keuangan Daerah itu adalah hak gubernur," ujarnya.

Pekan lalu Basuki mengirim surat kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait diperbolehkannya Pelaksana Tugas (Plt) menandatangani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 yang terdapat dalam Peraturan Mendagri Nomor 74 tahun 2016

Ia mengaku akan lepas tangan jika nanti ada kesalahan atau pun gugatan yang dilayangkan terhadap Kemendagri.

"Kalau nanti sampe ada gugatan atau apapun yang salah ada di Kemendagri bukan salah saya loh," tegasnya, Kamis (20/10/2016). (Helmi Shemi)

Berita Terkait

Resmi dari Mendagri, ini Pengganti Ahok dan Rano Karno Resmi dari Mendagri, ini Pengganti Ahok dan Rano Karno
Ahok Targetkan Waktu 2 Hari untuk Sempurnakan Gugatan Ahok Targetkan Waktu 2 Hari untuk Sempurnakan Gugatan
Fahri : Gugatan Ahok ke MK Lemah Fahri : Gugatan Ahok ke MK Lemah

#Plt gubernur #APBD DKI #Cuti Petahana

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar