Kementerian BUMN Ingin Secepatnya Beli Saham Freeport

Ilustrasi: Karyawan melintas di dekat monitor pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Mandiri Sekuritas, Jakarta, Selasa (13/9). (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Arah - Kementerian Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) ingin secepatnya membeli saham dari PT Freeport Indonesia sebanyak 51 persen sesuai PP No. 1 tahun 2017.

"Kita ingin secepatnya membeli saham Freeport, kan kita ada holding tambang, sebanyak 9,36 persen akan masuk ke saham holding tambang itu," kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno kepada Antara di Jakarta, Selasa malam.

Baca Juga:

Dua Game ini Bikin Belajar Saham Jadi Seru

Chappy Hakim jadi Presdir, ini Penjelasan PT Freeport Indonesia


Jika memang sesuai aturan akan bertahap hingga 51 persen, semua akan dilakukan melalui holding tambang tersebut. "Kita nunggu pemerintah, jika memang diperintahkan untuk BUMN ambil saham, maka kita akan ambil itu," kata Harry.

PT Freeport telah mengajukan perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Tetapi proposal tersebut masih meminta beberapa syarat.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah menjelaskan beberapa poin penting perubahan Peraturan Pemerintah No.1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No.23/2010 terkait pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara (minerba).

Menteri ESDM Ignasius Jonan, menerangkan perubahan tersebut memberikan manfaat yang optimal bagi negara serta memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pemegang IUP Operasi Produksi, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, Kontrak Karya, Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara.

Poin penting dari PP No.1/2017 tersebut pertama adalah perubahan jangka waktu permohonan perpanjangan IUP/IUPK paling cepat 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu izin usaha.

Kedua, perubahan ketentuan tentang divestasi saham hingga 51 persen secara bertahap. "Bisa diupayakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), karena berusaha menasionalkan kepemilikan," kata Jonan.

Ketiga, pengaturan tentang penetapan harga patokan untuk penjualan mineral dan batubara. "Pemerintah yang menentukan patokan harga," tegas Jonan.

Keempat, penghapusan ketentuan bahwa pemegang Kontrak Karya (KK) yang telah melakukan pemurnian dapat melakukan penjualan hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu.

Kelima, pengaturan lebih lanjut terkait tatacara pelaksanaan peningkatan nilai tambah dan penjualan mineral logam akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Tujuan utama dari PP tersebut adalah guna melaksanakan peningkatan nilai tambah mineral logam melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara.

Tetap ikuti berita politik terupdate, hanya di arah.com

Berita Terkait

Freeport Jadi  'Sandungan' Di Setiap Pemerintahan Freeport Jadi 'Sandungan' Di Setiap Pemerintahan
Bertemu Kapolri, Henry Yosodiningrat Akan Lapor Habib Rizieq? Bertemu Kapolri, Henry Yosodiningrat Akan Lapor Habib Rizieq?
Investor Baru Pasar Modal Meningkat 23 Persen Investor Baru Pasar Modal Meningkat 23 Persen

#Jakarta # Bursa Saham #PT Freeport Indonesia #Kementerian BUMN

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar