Mantan Dirut Garuda Tersangka, Ini Tanggapan Menhub..

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi di Command Center Lantai 27, Kementerian Perhubungan, Minggu (25/12). (Foto: Arah.com/ Helmi Shemi)

Arah - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan penetapan mantan direktur utama Garuda Indonesia ES sebagai tersangka dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat Airbus SAS dan Rolls-Royce PLC, tidak akan mengganggu operasional maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

"Kalau pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi itu urusan individual. Jadi saya fikir tidak ada gangguan," kata Menhub di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis.

Menurut Budi, saat ini sudah ada rangkaian program yang disepakati oleh pemerintah dengan maskapai penerbangan pelat merah tersebut, sehingga operasional Garuda Indonesia tetap berjalan dengan baik.

"Jadi, kita ini memang sebagai dunia usaha harus mendapatkan teknologi secanggih mungkin, dengan efisiensi yang baik, dan menciptakan konektivitas sebanyak mungkin dengan pihak lain. Tapi kalau hukum dilanggar ya itu tidak memang boleh," tuturnya kemudian.seperti dikutip dari antara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua orang tersangka kasus indikasi suap terkait dengan pengadaan pesawat dan mesin pesawat.

Terkait dengan hal tersebut, KPK meningkatkan status penanganan perkara ke tingkat penyidikan dan menetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu ESA (Direktur Utama Garuda Indonesia periode 2005 s.d. 2014 dan SS (Beneficial Owner dari Connaught International Pte. Ltd.).

Tersangka ESA diduga menerima suap dari tersangka SS dalam bentuk uang dan barang, yaitu dalam bentuk uang masing-masing 1,2 juta Euro dan 180.000 dolar AS atau setara Rp20 miliar. Dalam bentuk barang senilai Rp2 juta dolar AS yang tersebar di Singapura dan Indonesia.

Baca Juga:

Jika Ahok Dipenjara, Amien Rais : Negara Jadi Tenang Kembali

Rizieq Akan ke NTB, Forum Ponpes Minta Masyarakat Arif Sikapi FPI

Terhadap ESA disangkakan pelanggar Pasal 12 Huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Terhadap SS yang diduga sebagai pemberi disangkakan pelanggar Pasal 5 Ayat (1) Huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) Huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif menyatakan perkara tersebut tergolong bentuk korupsi lintas negara atau transnasional sehingga dalam penanganan kasus itu, KPK bekerja sama dengan Serious Fraud Office (SFO) Inggris dan Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapura.

Menurut dia, dugaan praktik suap ini juga dilakukan terhadap sejumlah pejabat di beberapa negara lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Tiongkok, dan Rusia.

Tetap pantau berita terkini, hanya di arah.com

Berita Terkait:Usut Suap Reklamasi, KPK akan Panggil Plt Gubernur DKI Jakarta
KPK Panggil Dirut Perusahaan Perangkat Lunak KTP Elektronik
Pilgub DKI Diikuti Agus-Sylvi dan Ahok-Djarot Saja, Siapa Unggul?
Survei Poltracking: Ahok Tetap Sandang Predikat Cagub Ter...
Jadi Tersangka, ini Bentuk Suap yang Diterima Emirsyah Satar
FOTO: Pasar Senen Diamuk Si Jago Merah
Marah ke Saut, HMI Lempar Batu dan Corat-Coret Gedung KPK
Ketika Penyidik Harus Diselidik

Tags : #Jakarta #tersangka korupsi #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #Menteri Perhubungan #Emirsyah Satar #pesawat garuda #operasional

Berita Terkait

Terkait Suap Rolls Royce,KPK Larang Emirsyah Satar ke Luar Negeri Terkait Suap Rolls Royce,KPK Larang Emirsyah Satar ke Luar Negeri
Sebelum Tersangka, Ternyata KPK Sudah Periksa Emirsyah Dua Kali Sebelum Tersangka, Ternyata KPK Sudah Periksa Emirsyah Dua Kali
Dalami Kasus Emirsyah, KPK Periksa Mantan Pejabat Garuda Dalami Kasus Emirsyah, KPK Periksa Mantan Pejabat Garuda

#Jakarta #Menteri Perhubungan #Emirsyah Satar #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #tersangka korupsi #operasional #pesawat garuda

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar