DPR RI Singgung Pemberitaan Media Bersifat Partisan

Dok. Ruang Rapat Paripurna DPR RI (Antara/Zul Sikumbang)

Arah - Anggota DPR RI Almuzammil Yusuf berharap lembaga penyiaran publik (LPP) TVRI dan RRI serta Perum LKBN ANTARA berperan penting menyiarkan berita pemilu yang independen di antara ramainya stasiun televisi swasta yang cenderung partisan.

"Ketiga media tersebut anggarannya dari negara sehingga berita yang disiarkannya juga independen," kata Almuzammil Yusuf yang merupakan Anggota Panitia Khusus RUU Pemilu di Jakarta, Senin (23/1) seperti dikutip dari Antara.

Menurut Almuzammil, ketiga lembaga media milik negara tersebut, baik TVRI, RRI, maupun ANTARA, harus terlibat aktif dalam pemberitaan pesta demokrasi, yakni penyelenggaraan pemilihan kepala daerah mendatang. Untuk itu, TVRI, RRI dan ANTARA, kata dia, harus disehatkan untuk berpartisipasi aktif dalam pemberitaan seluruh rangkaian persiapan pilkada serentak tahun 2017.

Baca Juga:Rizieq: Sudah Ada yang Laporkan Megawati Terkait Penistaan Agama
Redam Konflik, Angkutan Online di Kota Ini akan Ditertibkan


"Pemberitaan yang independen ini sangat diperlukan untuk meminimalisir adanya pemberitaan yang cenderung partisan. Hal ini sedang dibahas oleh Pansus Pemilu DPR RI," kata Anggota Komisi II DPR RI ini.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menambahkan, penguatan keberadaan dan fungsi LPP TVRI dan RRI maupun Perum LKBN ANTARA, diperlukan sebagai opsi penyeimbang media yang semakin cenderung partisan. "DPR ingin berdayakan media negara," jelasnya.

Almuzammil juga mendorong, agar TVRI maupun televisi swasta dapat menjadi sarana pendidikan politik bagi masyarakat sehingga menambah wawasan dan pengetahuan.

Soal keberadaan media massa terkait dengan penyelenggaraan pilkada serentak, menurut Almuzammil, KPU dan Bawaslu, sebagai penyelenggara dan pengawas pilkada akan mengaturnya secara lebih ketat.

Tetap update berita politik, nasional, kriminal, nasional dan internationalhanya di arah.com

Berita Terkait:Penambahan Anggota DPR Diyakini Tak Akan Bebani Negara
Lecehkan Bendera Negara, FPI Harus Rasakan Proses Hukum
Donald Trump Suarakan Islam Radikal, Indonesia Tak Perlu Tersudut
FPI Bawa Merah Putih Bertulis Bahasa Arab, MUI Merasa Disudutkan
Berang Fatwa MUI Dikriminalisasi, Din Sindir Kapolri
FOTO: Pasar Senen Diamuk Si Jago Merah

#DPR RI #Jakarta #Komisi II DPR #media

Berita Terkait

Lecehkan Bendera Negara, FPI Harus Rasakan Proses Hukum Lecehkan Bendera Negara, FPI Harus Rasakan Proses Hukum
DPR Minta Mendagri Jelaskan Pengaktifan Ahok Sebagai Gubernur DPR Minta Mendagri Jelaskan Pengaktifan Ahok Sebagai Gubernur
Penambahan Anggota DPR Diyakini Tak Akan Bebani Negara Penambahan Anggota DPR Diyakini Tak Akan Bebani Negara

#Jakarta #Komisi II DPR #DPR RI #media #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar