KPK Tetapkan Kepala Dinas PU Papua jadi Tersangka

Ilustrasi Gedung KPK

Arah -  KPK menetapkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Mikael Kambuaya sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan peningkatan jalan ruas jalan Kemiri-Depapre senilai Rp89,5 miliar dengan kerugian negara sejumlah Rp42 miliar.

"Dalam pengembangan proses penyelidikan dugaan tindak pidana terkait pengadaan pekerjaan peningkatan jalan ruas Kemiri- Depapre di kabupaten Jayapura dengan sumber dana APBD Perubahan 2015, penyidik KPK memiliki bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status ke penyidikan dan menetapkan MK (Mikael Kambuaya) Kepala Dinas Pekerjaan Umum provinsi Papua sebagai tersangka," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK Jakarta, Jumat.

Mikael disangkakan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca Juga: Haru Biru Sambut Pasukan Garuda yang Tiba di Tanah Air
Sedikit yang Tahu Ternyata ini yang Dilakukan Ahok di Kamar Mandi



Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

"Tersangka MK (Mikael Kambuaya) selaku Kadis PU Papua sekaligus Pengguna Anggaran diduga melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangannya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi terkait peningkatan ruas jalan Kemiri-Depapre provinsi Papua dengan nilai proyek sekitar Rp89,5 miliar, pemenang tender adalah PT BEP (Bintuni Energy Persada) yang berkantor pusat di Jakarta," tambah Febri.

Berdasarkan laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) provinsi Papua, PT BEP beralamat di Jalan Binyamin Sueb Blok A5 B.10 Rukan Grand Palace No.A17 Kemayoran - Jakarta Pusat. Pagu anggaran adalah senilai Rp89.530.250.000 dengan harga penawaran PT BEP sebesar Rp86,89 miliar untuk jalan sepanjang 24 kilometer. Tender diikuti 16 perusahaan.

"Indikasi kerugian keuangan negara adalah sekitar Rp42 miliar. KPK akan bekerja sama dengan BPK RI untuk kebutuhan proses penyidikan ini khususnya mengenai indikasi kerugian negara," jelas Febri.

KPK juga sudah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat pada 1-2 Februari 2017.

"Sudah dilakukan penggeledahan pada 1-2 Februari 2017 di kantor dinas PU Papua dan kantor Gubernur Papua yaitu ruangan ULP (Unit Layanan Pengadaan) dan ruangan LPSE. Disita sejumlah dokumen, dan hari ini langsung dilakukan pemeriksaan terhadap 7 orang saksi dari pegawai pemprov dan swasta," jelas Febri.

Namun Febri belum menjelaskan modus kejahatan yang dilakukan oleh Mikael sehingga menyebabkan kerugian negara hingga hampir separuh dari nilai angaran tersebut.

"Kami masih terus mendalami modus yang dilakukan tersangka, tapi terdapat penyimpangan dalam pengadaan ini, termasuk pengenaan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP artinya ada indikasi perbuatan korupsi dilakukan bersama-sama dengan sejumlah pihak. KPK akan terus mendalami apakah ada pihak lain baik di jajaran pemprov Papua atau swasta yang dapat ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini," jelas Febri.

Terkait:KPK Periksa Mantan Ketua DPR di Kasus Korupsi e-KTP
Sunyi Senyap, Begini Suasana Rumah Patrialis Akbar
KPK Segera Umumkan Nama Tersangka yang Terjaring OTT
Tak Penuhi Panggilan KPK, ini Alasan Yassona Laoly
Selain Emirsyah, KPK Tetapkan Seorang Pebisnis Jadi Tersangka
Ketika Penyidik Harus Diselidik
FOTO: Cerita di Balik Abyab Binsari, Gua Jepang di Pulau Biak
Tersangka Operasi Tangkap Tangan KPK
FOTO: Operasi Tangkap Tangan KPK
Gara-gara Konflik, Orangutan Hampir Kehilangan Hutan

#Dinas PU #Jakarta #Papua #kpk #Kasus Korupsi #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Berita Terkait

KPK Periksa Mantan Ketua DPR di Kasus Korupsi e-KTP KPK Periksa Mantan Ketua DPR di Kasus Korupsi e-KTP
Sunyi Senyap, Begini Suasana Rumah Patrialis Akbar Sunyi Senyap, Begini Suasana Rumah Patrialis Akbar
KPK Segera Umumkan Nama Tersangka yang Terjaring OTT KPK Segera Umumkan Nama Tersangka yang Terjaring OTT

#Jakarta #Papua #Kasus Korupsi #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #KPK #Dinas PU

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar