Potensi Ganggu Kamtibmas, Polda Metro Tak Keluarkan Izin Aksi 112

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono, Jumat (20/1). (Foto: Arah.com/ Restu Saputra)

Arah -  Polda Metro Jaya memiliki strategi untuk menangani rencana aksi "112" jika Forum Umat Islam (FUI) tetap menggelar agenda pengerahan massa tersebut pada Sabtu (11/2).

"Kita punya cara sendiri, kita akan komunikasikan dan yang terpenting (aksi) tanggal 11 Februari kita tidak mengizinkan," kata Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta

Argo menegaskan, Polda Metro Jaya tidak mengizinkan aksi pengerahan massa turun ke jalan atau "long march" pada 11 Februari 2017.

Hal itu sesuai Pasal 6 UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum yang mengganggu ketertiban tidak diperbolehkan dan Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998 maka petugas dapat membubarkan aksi itu.

Baca Juga: Jumlah Orang Kaya Indonesia Terus Bertambah, ini Buktinya!
Empat Pelaku Kampanye Hitam Diamankan, Anies: Saya Minta Diproses

Argo menuturkan petugas kepolisian memiliki kewenangan untuk membubarkan aksi yang dianggap berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum termasuk menjatuhkan sanksi sesuai aturan.

Polda Metro Jaya telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI, TNI dan Pemerintah Provinsi DKI terkait larangan aksi "112".

Mengutip antara, Argo menyebutkan, larang aksi "112" itu lantaran berpotensi mengganggu kamtibmas saat mendekati masa tenang dan pemilihan Pilkada DKI Jakarta yang akan digelar secara serentak pada 15 Februari 2017.

Argo mengungkapkan, Polda Metro Jaya hanya akan memberikan izin Shalat Subuh berjamaah bagi elemen masyarakat di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pada 11-12 Februari.

FUI mengirimkan surat pemberitahuan rencana aksi "112" ke Polda Metro Jaya pada Kamis (2/2) namun pihak kepolisian tidak mengeluarkan izin karena pertimbangan potensi gangguan kamtibmas menjelang Pilkada DKI yang akan digelar secara serentak pada 15 Februari 2017.
Trump mencuit bahwa "pendapat (orang) yang disebut hakim itu, yang merampas penegakan hukum negara kita, adalah (pendapat) yang konyol dan akan diputarbalikkan!"

Kecaman yang dilontarkan Trump itu mengubah tradisi politik di AS. Pada masa sebelumnya, para anggota badan eksekutif dan legislatif saling menahan diri untuk tidak mengeluarkan komentar terhadap putusan-putusan hakim.

Terkait:Bachtian Nasir: Ada Acara Haul Bung Karno, Saya Hadir
GNPF MUI akan Diperiksa, Habib Rizieq: Mungkin Polisi Kangen
Pencoretan Merah Putih, Polisi Ringkus Seorang Terduga Pelaku
Perang Berlanjut, Sukmawati Ogah Tanggapi Ajakan Mediasi Rizieq
Cium Aroma Adu Domba, Rizieq Sebut Umat Islam Difitnah Anti NKRI
FOTO: Luis Suarez Pahlawan Sekaligus Pesakitan
Janji Manis Djarot di Kampung Ambon
Deretan Tersangka Penyuap Patrialis Akbar
FOTO: Cerita di Balik Abyab Binsari, Gua Jepang di Pulau Biak
SBY: Penyadapan Bentuk Kejahatan Serius

#Forum Umat Islam (FUI) #Jakarta #polda metro #FPI Front Pembela Islam #GNPF-MUI #Aksi 112

Berita Terkait

Bachtian Nasir: Ada Acara Haul Bung Karno, Saya Hadir Bachtian Nasir: Ada Acara Haul Bung Karno, Saya Hadir
GNPF MUI akan Diperiksa, Habib Rizieq: Mungkin Polisi Kangen GNPF MUI akan Diperiksa, Habib Rizieq: Mungkin Polisi Kangen
Pencoretan Merah Putih, Polisi Ringkus Seorang Terduga Pelaku Pencoretan Merah Putih, Polisi Ringkus Seorang Terduga Pelaku

#Jakarta #Aksi 112 #FPI Front Pembela Islam #Forum Umat Islam (FUI) #GNPF-MUI #polda metro

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar