Usut Suap Patrialis Akbar, KPK 'Garap' Ketua MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menyampaikan refleksi kinerja 2016 dan Proyeksi 2017 MK di Gedung MK, Jakarta, Kamis (29/12). Dalam pemaparan yang bertajuk Harmoni Sosial dan Budaya Demokrasi yang Berkeadilan itu, sepanjang 2016 MK menangani 174 perkara yang terdiri 111 perkara di tahun 2016 dan 63 perkara sisa tahun sebelumnya. (Foto: Arah.com/ Hafidz Mubarak A)

Arah - Komisi Pemberantansan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat sebagai saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap kepada Hakim Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ng Fenny," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis (16/2) dikutip dari Antara.

Selain memeriksa Ketua MK, KPK juga memeriksa tiga Hakim Mahkamah Konstitusi, yakni Aswanto, Suhartoyo, dan Maria Farida Indrati juga sebagaik saksi untuk tersangka Ng Fenny. "Selain itu, KPK juga memanggil Sekjen MK M Guntur Hamzah dan Panitera Pengganti pada MK Ery Satria Pamungkas juga sebagai saksi untuk tersangka Ng Fenny," ucap Febri.

Sebelumnya, mantan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima hadiah dalam bentuk mata uang asing sebesar 20 ribu dolar AS dan 200 ribu dolar Singapura (sekitar Rp2,1 miliar) dari Direktur Utama PT Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman agar permohonan uji materil Perkara No 129/PUU-XIII/2015 tentang UU Nomor 41 Tahun 2014 Peternakan Dan Kesehatan Hewan agar dikabulkan MK.

Perkara No. 129/PUU-XIII/2015 itu sendiri diajukan oleh 6 pemohon yaitu Teguh Boediayana, Mangku Sitepu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), Gun Gun Muhammad Lutfhi Nugraha, Asnawi dan Rachmat Pambudi yang merasa dirugikan akibat pemberlakuan zona "base" di Indonesia karena pemberlakuan zona itu mengancam kesehatan ternak, menjadikan sangat bebasnya importasi daging segar yang akan mendesak usaha peternakan sapi lokal, serta tidak tersedianya daging dan susu segar sehat yang selama ini telah dinikmati.

Baca Juga: Negara Muslim Ini Ajukan Diri Jadi Tuan Rumah Piala Eropa 2024
Soal Koalisi, Demokrat: Agus Yudhoyono Belum Putuskan Apapun

UU itu mengatur bahwa impor daging bisa dilakukan dari negara "Zone Based", dimana impor bisa dilakukan dari negara yang sebenarnya masuk dalam zona merah (berbahaya) hewan ternak bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), termasuk sapi dari India. Hal itu berbeda dengan aturan sebelumnya, yakni "country based" yang hanya membuka impor dari negara-negara yang sudah terbebas dari PMK seperti Australia dan Selandia Baru. Australia adalah negara asal sapi impor PT Sumber Laut Perkasa.

Patrialis bersama dengan orang kepercayaannya Kamaludin disangkakan pasal 12 huruf c atau pasal 11 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama seumur hidup atau 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Tersangka pemberi suap adalah Basuki dan sekretarisnya, Ng Fenny, yang disangkakan pasal 6 ayat 1 huruf a atau pasal 13 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling kecil Rp150 juta dan paling banyak Rp750 juta.

Video Trending Pilihan Redaksi:

Terkait:Usut Kasus Patrialis Akbar, MK Janji Akan Kooperatif dengan KPK
KY Sebut Patrialis Akbar Coreng Profesi Hakim
Patrialis Akbar Kena OTT KPK, Komisi III DPR Angkat Bicara
Patrialis Akbar Ditangkap KPK, Ketua MK:Ya Allah Saya Mohon Ampun
Patrialis Akbar Ditangkap, MK Bentuk Majelis Kehormatan Mahkamah
Deretan Tersangka Penyuap Patrialis Akbar
Seni Mural dan Grafiti Membawa Kehidupan di Kota Mati Mesir
FOTO: Gadis Afghanistan Melawan Prasangka dengan Seni Bela Diri
Marah ke Saut, HMI Lempar Batu dan Corat-Coret Gedung KPK
FOTO: Pasar Senen Diamuk Si Jago Merah

#Arief Hidayat Ketua MK #Jakarta #Pemeriksaan #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #Patrialis Akbar

Berita Terkait

Usut Kasus Patrialis Akbar, MK Janji Akan Kooperatif dengan KPK Usut Kasus Patrialis Akbar, MK Janji Akan Kooperatif dengan KPK
KY Sebut Patrialis Akbar Coreng Profesi Hakim KY Sebut Patrialis Akbar Coreng Profesi Hakim
Patrialis Akbar Kena OTT KPK, Komisi III DPR Angkat Bicara Patrialis Akbar Kena OTT KPK, Komisi III DPR Angkat Bicara

#Jakarta #Patrialis Akbar #Arief Hidayat Ketua MK #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #Pemeriksaan

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar