Gubernur Jabar Minta Pemerintah Bentuk Lembaga Pengawas Sosmed

Gubernur Jabar selaku Ketua Umum PB PON XIX menyerahkan maskot Lala-Lili kepada Gubernur Papua Lukas Enembe (tengah) disaksikan Ketua KONI Tono Suratman (kanan) saat konferensi pers di Media Center Utama, Trans Luxury Hotel, Bandung, Jabar, Rabu (28/9). Papua akan menjadi tuan rumah PON XX pada tahun 2020. (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

Arah - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan atau Aher meminta pemerintah terkait untuk membuat aturan terkait pengawasan bagi media sosial. Aturan itu menurutnya tidak hanya melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), karena media sosial saat ini telah menjadi ladang hoax.

"Berurusan dengan media sosial ini sering kali menjadi faktor yang meresahkan masyarakat, oleh karena itu kedepan harus ada regulasi yang mengatur hal ini (media sosial) dengan baik. Sebaiknya ada lembaga semacam KPI, memantau dan jika ada yang melanggar bisa langsung mendapat teguran tanpa harus menunggu laporan," katanya di Trans Luxury Hotel, Bandung, Rabu (22/2/2017).

Baca Juga: Farhan: Kendalikan Penyebaran Hoax Harus Mulai dari Diri Sendiri
Lawan Berita Hoax, Menkominfo Temui Twitter

Aher menambahkan, UU ITE yang saat ini diberlakukan untuk mencegah beredarnya berita atau kabar palsu yang meresahkan, kurang aktif karena dalam penegakannya harus menunggu sebuah laporan pelanggaran terlebih dahulu.

Media mainstream, kata Aher, diharapkan bisa bertanggung jawab atas informasi yang diberitakannya, karena media online, cetak maupun elektronik dapat menyebar luaskan informasi dengan cepat. 

"Yang diberitakan hanya informasi yang bisa dipertanggungjawabkan lewat fakta media. Jangan mengadu domba, mem-bully, apalagi memprovokasi untuk berbuat kejahatan-kejahatan yang lebih lanjut," jelasnya.

Aher juga menghimbau masyarakat Jawa Barat untuk bisa menahan diri, tidak berkata-kata, menuliskan hal hal yang buruk atau bernada provokasi.

"Oleh karena itu, ada sebuah kesepahaman dari masyarakat dunia, media mainstream dan sosial media, mari kita memproduksi kata-kata yang baik, pilihan kita hanya dua menulis yang baik atau diam," tuturnya.

Ahmad Heryawan menghadiri acara pembukaan International Conference and 5th Annual Meeting Organization of Islamic Cooperation Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF).

Acara itu dihadiri pula oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Yuliandre Darwis, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, dan delegasi regulator penyiaran, dan akademisi.

Sementara itu Wakil Perdana Menteri Malaysia, Dato Seri Ahmad Zahid Hamidi menjadi pembicara kunci dalam dalam kegiatan IBRAF ini. (Haryanto)

Terkait:MIAH: Hoax Sudah Menyebar dan Menimbulkan Keresahan
Berantas Hoax, Kemdikbud Canangkan Literasi Digital
Antisipasi 'Hoax', Penggunaan Medsos Bagi Siswa Diperketat
Ngetwitt Lagi, SBY Serang Penyebar 'Hoax' yang Kian Merajalela
Hari Pers Nasional, Presiden Peringatkan Media 'Mainstream'
Sukacita 'Cian Cui', Perang Air di Selatpanjang
Gara-gara Konflik, Orangutan Hampir Kehilangan Hutan
Momen di Balik Pidato Politik SBY
FOTO: Patung Lilin Trump Pakai Rambut Manusia
FOTO: Badai dan Longsor Salju di Afghanistan Puluhan Orang Tewas

#Ahmad Heryawan #Jakarta #Media Sosial #Penyalahgunaan Media Sosial #Berita Hoax #Masyarakat Anti Hoax

Berita Terkait

MIAH: Hoax Sudah Menyebar dan Menimbulkan Keresahan MIAH: Hoax Sudah Menyebar dan Menimbulkan Keresahan
Berantas Hoax, Kemdikbud Canangkan Literasi Digital Berantas Hoax, Kemdikbud Canangkan Literasi Digital
Antisipasi 'Hoax', Penggunaan Medsos Bagi Siswa Diperketat Antisipasi 'Hoax', Penggunaan Medsos Bagi Siswa Diperketat

#Jakarta #Ahmad Heryawan #Masyarakat Anti Hoax #Berita Hoax #Penyalahgunaan Media Sosial #Media Sosial

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar