Rini Soemarno: BUMN Siap Kuasai 51 Persen Saham Freeport

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri BUMN Rini Soemarno (kiri) dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kanan) meninjau perkembangan proyek pembangunan Kereta Api Ringan atau Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) di kawasan Cibubur, Jakarta, Jumat (30/9). Pembangunan LRT telah memasuki pengerjaan struktur pada Lintas Pelayanan 1 Cawang-Cibubur (14,5 km) dan Lintas Pelayanan 3 Cawang-Bekasi Timur (18,5 km). (Foto: Antara/ Widodo S. Jusuf)

Arah -  Menteri BUMN Rini Soemarno meyakini pemerintah melaui perusahaan milik negara mampu menyerap divestasi saham PT Freeport Indonesia hingga sebesar 51 persen.

"Jika memang BUMN ditugasi untuk mengambil alih saham divestasi Freeport, ya...kita siap. Tinggal tunggu valuasinya saja masih proses," kata Rini, di sela pembukaan Pameran Telkom Craft Indonesia, di Jakarta, Jumat, (10/3).

Menurutnya, dikutip Antara, sebelum divestasi saham Freeport tersebut dilakukan, tentu Pemerintah dan perusahaan asal Amerika Serikat itu harus terlebih dahulu menyelesaikan masalah terkait kontrak antar kedua pihak.

"Proses divestasi secara teknis ada di Kementerian ESDM, Jika secara hukum sudah selesai maka BUMN siap melakukan mengeksekusi pembelian saham Freeport hingga 51 persen," tegasnya.

Baca Juga: Rini: Target Laba BUMN Pada 2017 Sebesar Rp197 Triliun
Rini Apresiasi BRI Konsisten Tingkatkan Kapasitas UMKM

Rini pun mengisyaratkan kesiapan BUMN untuk masuk ke Freeport dapat dilakukan melalui holding BUMN Pertambangan yang diharapkan selesai pada tahun 2017 terdiri atas empat perusahaan yaitu Inalum, Bukit Asam, Aneka Tambang dan Timah.

"Dengan holding pertambangan, Inalum bakal mendapat sokongan dari tiga BUMN lainnya. Ya, kita tunggu saja (holding). Sabar sedang proses," katanya.

Pemerintah diketahui meminta Freeport untuk mengubah statusnya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Kontrak Karya (KK) yang tertuang dalam PP Nomor 1 2017.

Konsekuensinya, Freeport harus mendivestasi sahamnya hingga 51 persen.

Perusahaan yang sudah berkiprah di Tanah Papua, Mimika, selama 50 tahun itu justru melaporkan Pemerintah Indonesia ke mahkamah arbitrase internasional.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Pembina DPP Hanura, Djafar Badjeber mengatakan Freeport Indonesia sebaiknya menempuh jalur musyawarah, jangan langsung mengancam dengan membawa persoalan ini ke arbitrase.

"Mereka (Freeport) harus tunduk dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Freeport seharusnya mematuhi setiap peraturan yang diterbitkan pemerintah Indonesia," kata Djafar.

Kalaupun Freeport tetap menempuh jalur arbitrase, Pemerintah Indonesia harus tetap siap menghadapinya.

Berita Terkait

Ini Sosok Nakhoda Pertamina Pengganti Dwi Soetjipto Ini Sosok Nakhoda Pertamina Pengganti Dwi Soetjipto
Rini: Target Laba BUMN Pada 2017 Sebesar Rp197 Triliun Rini: Target Laba BUMN Pada 2017 Sebesar Rp197 Triliun
Terkuak, Ternyata Ini Alasan Chappy Hakim Mundur dari Freeport Terkuak, Ternyata Ini Alasan Chappy Hakim Mundur dari Freeport

#Jakarta #Rini Soemarno #Menteri BUMN #Kementerian BUMN #Kontrak Freeport di Indonesia #Freeport

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar