DPT Bermasalah, Timses Anis Pertanyakan Netralitas Pemprov DKI

Warga memasukkan surat suara ke dalam kotak suara saat pemungutan suara ulang Pilkada DKI Jakarta di TPS 029, Kelurahan Kalibata, Jakarta, Minggu (17/2). Pencoblosan ulang dilakukan sertelah adanya temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta mengenai adanya lima orang yang melakukan pelanggaran saat pencoblosan pada Rabu (15/2). (Foto:Antara)/Muhammad Adimaja

Arah -  Kian maraknya permasalahan kependudukan, membuat Tim Pemenangan Anies-Sandi mempertanyakan netralitas Dinas Kepwndudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan KPU DKI Jakarta pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasalnya, Disdukcapil meminta blangko KTP-El sebanyak 500 ribu lembar.

Wakil Ketua Tim Pemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, M. Taufik meminta agar Dukcapil tidak ikut bermain dalam Pilakda DKI 2017.

"Masa demokrasi setiap pemilihan (Pilkada dan Pilpres), kasusnya masalah DPT melulu. kalau gitu sistem kependudukan kita tidak beres beres," ujar M. Taufik di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/3).

Selain itu, Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta ini juga menanyakan netralitas pihak Kepolisian yang kerap kali dirasakan memihak kepada salah satu Paslon. Sebab, ada beberapa laporan tim pemenangan Anies-Sandi yang dinilai tak juga di proses untuk penyelidikan.

"Itu orang baru sehari lapor ata dua hingga tiga hari lapor langsung direspon, sedangkan kita ber minggu-minggu tidak direspon Saya kira masyarakat tahu apa yang dilakukan itu dalam rangka kriminalisasi paslon kami," tuturnya.

Baca Juga: Sebelum Ditolak Warga, Djarot Sampaikan Hal Mengejutkan Ini
Ini Pengakuan Warga yang Didatangi FPI Untuk Menolak Djarot

Senada dengan Taufik, anggota Tim Advokasi dan Hukum Arifin Djauhari merasakan keanehan, sebab pelaporan yang dilakukan oleh pihaknya sudah mengarah ke tindak pidana.

"Laporan kita tidak diterima karena menurut polisi yang boleh melakukan tindakan laporan kita itu bawaslu padahal laporan kita mengarah ke tindak pidana," ucap Arifin.

Arifin berharap pihak kepolisian, Dukcapil dan pemerintah lainnya dapat bersikap netral dalam Pilkada DKI. Hal itu dikarena ia menginginkan proses Pilkada berjalan dengan demokrasi yang baik dan penuh kejujuran. (Restu)

Berita Terkait

Nggak Tangung-Tangung, Sandi Rogoh 7 M untuk Kampanye Putaran Dua Nggak Tangung-Tangung, Sandi Rogoh 7 M untuk Kampanye Putaran Dua
Minggu Ini Ahok Kembali Jadi Gubernur Minggu Ini Ahok Kembali Jadi Gubernur
Amankan Pilkada, Polda Lampung Kirim Ratusan Brimob ke Jakarta Amankan Pilkada, Polda Lampung Kirim Ratusan Brimob ke Jakarta

#Jakarta #Anies-Sandi #Pilkada DKI #pilkada jakarta #pilkada serentak #Pilkada Serentak 2017 #Timses Anies-Sandi

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar