Kemenhub Atur Tarif Taksi Online di Jam Sibuk

Ilustrasi: Logo Grab. (Grab.com)

Arah - Kementerian Perhubungan berencana mengatur tarif taksi online pada jam sibuk dan senggang guna melindungi konsumen dan pengemudi.

Hal itu dikatakan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Pudji Hartanto usai menyambangi Kantor Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di Jakarta, Senin (20/3/2017).

"Konsumen harus dilindungi saat jam sibuk, jangan sampai saat permintaan tinggi kemudian perusahaan menaikkan harga sesukanya. Begitu pun saat jam-jam sepi, pemerintah harus hadir untuk melindungi pengemudi. Jangan sampai banting harga yang pada akhirnya, korbannya adalah pengemudi," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (21/3/2107).

Pudji menambahkan, tarif pengguna jasa taksi "online" tersebut diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

[baca_juga]

Menurut dia, dasar pertimbangan tarif jasa taksi online dalam revisi PM 32/2016 untuk melindungi konsumen dan menjaga kesetaraan berusaha.

Adapun masa sosialisasi revisi PM 32/2016 selesai pada akhir Maret dan peraturan berlaku mulai 1 April 2017. Perusahaan penyedia jasa taksi "online" pun wajib mematuhi regulasi tersebut.

"Kalau dilihat dari jadwal sudah jelas, bulan masa sosialisasi sudah, revisi sudah, uji publik sudah. Ini memang bukan untuk kepentingan orang per orang atau kelompok, tapi ini kepentingan bersama. Pemerintah perlu hadir di situ," ungkapnya.

Namun, ia menyayangkan perusahaan-perusahaan aplikasi taksi "online" tidak memberi masukan saat uji publik masih dilaksanakan, padahal ketiga perusahaan hadir saat 11 poin materi revisi PM 32/2016 disampaikan sejak uji publik pertama.

Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendukung langkah Kementerian Perhubungan mengatur taksi online melalui revisi PM 32/2016 karena regulasi tersebut dinilai mampu mengakomodasi keberadaan taksi online maupun taksi konvensional.

"Justru harus diatur, kalau semua jalan sendiri, jika ada kecelakaan, ada permasalahan, tidak jelas siapa penanggung jawabnya," kata salah satu anggota ORI, Alvin Lie.

Alvin tidak menampik suatu kebijakan tidak selalu membuat semua pihak senang, namun prinsip ORI adalah melindungi kepentingan publik, meliputi pengguna jasa dan pengemudi.

Berita Terkait

Go-Jek, Grab dan Uber Tanggapi Soal Revisi Permenhub Go-Jek, Grab dan Uber Tanggapi Soal Revisi Permenhub
Tahun 2016, Bisnis Grab Bike Tumbuh 300 Persen Tahun 2016, Bisnis Grab Bike Tumbuh 300 Persen
Grab Rilis Layanan Nebeng Mobil GrabShare Grab Rilis Layanan Nebeng Mobil GrabShare

#Jakarta #Taksi Online #Transportasi online #transportasi umum #Ojek Online Grab Bike #GoJek

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar