Ini Strategi Jitu Jokowi Hapus Pungli dan 'Birokrasi'

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahannya pada acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4). Badan Pusat Statistik akan melakukan Sensus Ekonomi 2016 mulai tanggal 1-30 Mei 2016 kepada seluruh pelaku usaha di Indonesia. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Arah - Presiden Joko Widodo mengatakan layanan publik harus segera direformasi dan berbasis elektronik karena mudah diakses serta lebih efesien.

"Pelayanan (publik) harus berbasis elektronik, gampang di akses dari manapun, cepat, kepastian biaya jelas. Karena apaupun lebih mudah dengan menggunakan teknologi informasi," kata Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas membahas Peningkatan Layanan Publik di Kantor Presiden Jakarta, Kamis (28/4).

Presiden mengatakan, memang masih banyak kekurangan, belum adanya kepastian dan harus dilakukan langkah-langkah cepat untuk perbaikan layanan publik yang berurusan dengan masyarakat kecil.

"Layanan publik yang berkaitan dengan layanan imigrasi, baik yang di airport, baik yang di paspor. Urusan yang kecil, seperti pengurusan KTP masih banyak masalahnya," tutur Jokowi—sapaan akrab Joko Widodo.

Ia juga mengungkapkan sulitnya mengurus sertifikasi tanah, dimana bayarnya mahal, lama dan waktu pengurusana yang belum ada kepastian.

Belum lagi yang berkaitan dengan SIM, STNK, BPKB, sudah cepat tapi masih perlu diperbaiki di situ, serta layanan akta kelahiran dan akta perkawinan juga masih lama.

"Bulan depan saya akan masuk ke tempat-tempat ini. Walaupun saya sudah tahu sebenarnya permasalahan-permasalahan di situ apa," ucap Presiden.

Jokowi juga memberikan penghargaan kepada BKPM yang sudah melakukan perbaikan tentang kecepatan mengajukan izin, yang dulunya berbulan hingga tahun, saat ini tiga jam sudah selesai.

"Ini sudah saya tes dengan beberapa pengusaha yang masuk ke sana (BKPM) dan benar tiga jam. Dan ini harus dilanjutkan pada layanan publik lainnya," imbuh Jokowi.

Presiden mengatakan, reformasi pelayanan publik tidak bisa ditunda-tunda lagi dalam situasi kompetisi dan persaingan antarnegara untuk merebut investasi.

"Dari hulu sampai ke hilir harus segera diperbaiki, terutama yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bawah," tegasnya.

Ia mengaku tidak ingin mendengar lagi keluhan rakyat tentang yang berkaiatan dengan pelayanan publik.

"Dioper sana-sini, berbelit-belit, tidak jelasnya waktu, tidak jelasnya biaya, saya kira semuanya harus hilang," tukasnya.

Tak terkecuali, praktik percaloan dan pungutan liar (pungli).

"Saya akan bentuk tim khusus untuk mencari data mengenai tempat maupun yang berkaitan dengan praktik-praktik yang tadi saya sampaikan. Semua harus diperbaiki," tegas Jokowi.

Jokowi juga meminta ada sistem data informasi identifikasi kepeundudukan yang tunggal dan terintegreasi, sehingga bisa diakses secara "online" atau daring.

"Dengan sistem yang terintegrasi, tidak diperlukan lagi menggunakan banyak kartu dan satapun cukup, spt E-KTP. Ini saya kira bisa dipakai untuk apaupun," katanya.

Berita Terkait

Cucu Presiden Jokowi Telah Lahir Cucu Presiden Jokowi Telah Lahir
Jokowi: Islam Indonesia Demokratis dan Toleran Jokowi: Islam Indonesia Demokratis dan Toleran
Tiba di Amsterdam, Presiden Jokowi akan Sapa WNI Tiba di Amsterdam, Presiden Jokowi akan Sapa WNI

#presiden joko widodo #presiden jokowi #Jokowi Presiden RI #Jokowi #Joko Widodo #Pelaporan Pajak Online (E-Filing) #inovasi pelayanan publik #Pelayanan Publik #e-Procurement #E-KTP (KTP Elektronik)

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar