Payungi Ojek Online, Ini 3 Wacana Revisi UU LLAJ Versi DPR

Pengemudi Ojek Daring (online) yang tergabung dalam Himpunan Driver Gojek Bandung Raya (HDBR) berunjuk rasa di depan gerbang Balai Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/8). Para pengemudi meminta bantuan pemerintah kota untuk mengembalikan harga tarif angkutan per kilometer yang telah diturunkan pihak manajemen menjadi Rp.2.000 per kilometer karena menyebabkan pendapatan mereka menurun. (Foto: Antara/Agus Bebeng)

Arah -  Teknologi adalah sebuah keniscayaan. Ya, teknologi terus bergerak maju untuk membantu manusia, khususnya untuk mobilitas dengan adanya taksi dan ojek online.

Komisi V DPR RI mewacanakan merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Tujuannya untuk mengatur kebijakan terkait makin digandrunginya transportasi online di perkotaan.

Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis meminta kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan untuk segera merevisi UU tersebut.

"Bila memungkinkan revisi UU 22/2009. Kami minta pemerintah melakukan itu," kata Fary di gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/4).

Ia juga menyebutkan beberapa kepada daerah, seperti di Bogor dan Depok, sepakat hal tersebut diatur. Jadi tidak hanya taksi online yang diatur, tapi juga ojek online.

"Bogor dan Depok melaporkan kepada kita, sepakat untuk mengatur tentang kendaraan roda dua," ujar Fery.

Baca Juga: Habib Rizieq Sebut Ustad Ini Dajjal, Begini Reaksi Tim Hukum Ahok
Ahok: Saya Tidak Takut Mati, Karena Saya Pasti Masuk Surga
4 Ponsel Nokia Bakal Serang 120 Negara
Madain Saleh, Kota Kaum Nabi Saleh yang Dihancurkan

Di tempat yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengungkapkan terbuka dengan rencana yang diajukan Komisi V DPR RI. Karena perlu payung hukum untuk semua transportasi di Indonesia.

"Saya terima kasih dengan masukan-masukannya. Rencana angkot dan ojek dimasukkan ke dalam undang-undang agar tidak hilang baik, karena itu kebutuhan masyarakat banyak," ungkap Budi.

Ada tiga poin wacana revisi UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, di antaranya tambahan poin ketiga pada pasal 138 terkait kendaraan bermotor umum dan pribadi yang berbunyi 'Angkutan umum orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum'.

Selanjutnya tambahan poin ke-4 pada pasal 139 terkait badan hukum yang bunyinya 'Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan hukum usaha milik negara, badan uaaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan'.

Terakhir, tambahan poin B pada pasal 140 yang berisi 'Angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek'. (Dini Afrianti)

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Dituding Ragu Atur Taksi Online, Menhub: Kami Berhati-hati Dituding Ragu Atur Taksi Online, Menhub: Kami Berhati-hati
Tak Patuhi Revisi PM 32,Menhub Ancam Blokir Aplikasi Taksi Online Tak Patuhi Revisi PM 32,Menhub Ancam Blokir Aplikasi Taksi Online
Luhut: Hukum RI Belum Siap Atur Transportasi Online Luhut: Hukum RI Belum Siap Atur Transportasi Online

#Jakarta #Taksi Online #Transportasi online #Ojek Online #Kemenhub #Budi Karya Sumadi #Komisi V DPR

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar