Golongan Pasal 156 Tidak Jelas,JPU:Sudah Dijelaskan Undang-Undang

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mukartono memberikan keterangan usai sidang kasus penistaan agama di Auditorium Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (20/4/2017). (arah.com/Ridwan)

Arah -  Salah satu kuasa hukum terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Sirra Prayuna mempertanyakan maksud dari kata 'golongan' yang disebut jaksa penuntut umum (JPU) dalam sidang pembacaan tuntutan, Kamis lalu.

"Kalau golongan kan ada tiga, golongan yang harus dimakanai itu tak dijelaskan JPU yang mana, jaksa hanya menerapkan 156 KUHP terkait golongan," kata Sirra di Kementerian Pertanian, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (25/4/2017).

Baca Juga: Sebelum Sidang Diputuskan, Ini Lima Permintaan Kuasa Hukum Ahok
Dua Minggu Lagi, Majelis Hakim Putuskan Nasib Ahok

Sirra menegaskan, apa yang dimaksud Ahok terkait 'golongan' tersebut adalah sekelompok elit politik, bukan agama.

"Yang dimaksud golongan itu menurut kami berkaitan maksud Basuki Tjahaja Purnama golongan elit politik, sehimgga kami anggap golongan yang dibicarakan JPU ini tak tepat," jelas Sirra.

Sementara itu, secara terpisah ketua JPU, Ali Mukartono merasa tidak perlu menguraikan maksud dari kata 'golongan' yang disebutnya karena telah tertuang di dalam undang-undang.

"Bahwa agama itu termasuk golongan orang yang beragama Islam, itu termasuk golongan, tidak perlu golongan Islam itu FPI dan sebagai tidak perlu berdasarkan agama itu selalu didasarkan golongan," bantah Ali.

Ali menambahkan, dalam paragraf kedua pasal 156 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud golongan itu berdasarkan suku agama dan lain sebagainya.

"Kalau agama-agama Islam cukup tidak perlu golongan Islam dipecah lagi menjadi majelis taklim dan sebagainya gak perlu semacam itu," imbuhnya.

Untuk diketahui, Pasal 156 KUHP berbunyi: barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Basuki Tjahaja Purnama dituntut 1 tahun penjara. Jaksa menuntut hukuman 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Gubernur DKI Jakarta itu dinilai melanggar Pasal 156 KUHP. (Shemi)

Berita Terkait

Banyak yang Tak Puas, Jaksa: Putusan Tergantung Hakim Banyak yang Tak Puas, Jaksa: Putusan Tergantung Hakim
Tolak Saksi MUI, Jaksa Penuntut Umum Sebut Ahok 'Baper' Tolak Saksi MUI, Jaksa Penuntut Umum Sebut Ahok 'Baper'
Ahok Dituntut 1 Tahun Penjara, Fadli Zon: Terlalu Kecil Lah Ahok Dituntut 1 Tahun Penjara, Fadli Zon: Terlalu Kecil Lah

#Jakarta #Sidang Kasus Ahok #Penistaan Agama #Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar