Resmi! Menko Polhukam Bubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia

Menko Polhukam, Wiranto bersama Mendagri, Tjahjo Kumolo, Menkum HAM, Yasonna Laoly serta Kapolri, Jenderal Tito Karnavian, Senin (8/5). (Foto: Arah.com/ Dini Afrianti)

Arah - Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggelar konferensi pera terkait Ormas yang dianggap tidak memilki idelogi Pancasila di ruang Parikesit, Gedung utama Kemenko Polhukam, Jalan Merdeka Barat, Gambir Jakarta Pusat, Senin (8/5).

Dalam konferensi pers yang dimulai pukul 13.50 tersebut juga menegaskan pemerintah menetapkan langkah hukum untuk membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). "Menyerap aspirasi masyatakat, oemerintah ambil langkah hukum untuk bubarkan Hizbu Tahrir Indonesia, bukan berarti anti terhadap ormas islam, semata-mata untuk menjaga keutuhan UUD republik Indonesia," papar Wiranto selaku Menko Polhukam.

Keputusan tersebut menurut Wiranto diambil setelah pihaknya melakukan kajian terhadap ormas HTI tersebut. "Siang hari ini kita lakukan kajian terhadap HTI, hari ini kita ambil keputusan untuk diketahui, sebagai organisasi kemasyarakat, HTI tidak melaksanakan peran positif pembangunan tujuan nasional Indonesia," jelas Wiranto.

Baca Juga: 296 Napi Lapas Sialang Bungkuk Sudah Kembali Masuk 'Kandang'
Terpuruk di Jerez, Ini 'Pengakuan Dosa' Valentino Rossi

Wiranto juga memaparkan bahwa ormas HTI memiliki indikasi kuat bertentangan dengan dasar negara Indonesia Pancasila dan UU 1945. "Kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan ciri pancasila uu 1945, sebagaimana undang-undang nomor 13 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakat," katanya.

Tidak hanya itu, menurut Wiranto aktivitas HTI juga telah membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat dan NKRI. "Aktivitas HTI menimbulkan benturan, serta membahayakan NKRI," papar Wiranto.

Sebelumnya, Wiranto menegaskan bahwa ini berdasarkan arahan presiden republik Indonesia untuk melakukan kajian dan tindakan terhadap ormas yang melanggar. "Berdasarkan pemaparan presiden, organisasi keormasan melanggar, maka akan dilakukan kajian yang cepat untuk menyelesaikan hal tersebut," tandasnya.

"Kita pelajari ormas yang jumlahmya ribuan, untuk mengarahkan mereka terkait undang-undang keormasan, dan semuanya harus menuju satu titik pancasila," tutupnya. (Dini Afrianti)

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Menkopolhukam Lempar Pujian Terhadap Kinerja BNPT Menkopolhukam Lempar Pujian Terhadap Kinerja BNPT
Wiranto Minta Pelaku Pencoret Merah Putih Ditindak Tegas Wiranto Minta Pelaku Pencoret Merah Putih Ditindak Tegas
Wiranto: Pilkada Serentak Menjadi Tolak Ukur Di Mata Dunia Wiranto: Pilkada Serentak Menjadi Tolak Ukur Di Mata Dunia

#Jakarta #Menkopolhukam #Wiranto #Hizbut Tahrir Indonesi #Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) #Penertiban Ormas

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar