Wiranto: Dakwah HTI Mengandung Unsur Politik

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Keluarga Besar Nahdlatul Ulama kota Bandung berdemonstrasi menuntut pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/4). Mereka selain menolak kegiatan yang akan diselenggarakan HTI pada Sabtu (15/4) juga menolak gagasan khilafah yang diusung HTI. (ANTARA FOTO/Agus Bebeng)

Arah - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Jenderal TNI (Purn) Wiranto, menyatakan dakwah yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), mengandung unsur politik.

"Dalam dakwah itu (HTI), substansinya jelas mengandung gerakan politik. Dan gerakan politik yang dianut tidak bisa menghindari istilah khilafah," kata Wiranto di Gedung Stovia, Jakarta Pusat, pada Rabu (17/5).

Menurut Wiranto, apa yang dilakukan HTI pada nyatanya jelas menentang NKRI. Wiranto juga menegaskan pihaknya memiliki bukti kuat terkait HTI.

"Tapi dalam prakteknya, apa yang dilakukan nyata-nyata suatu gerakan politik yang mempengaruhi opini publik. Untuk mengganti negara NKRI yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 dengan bentuk lain dengan konsep yang lain," jelas Wiranto.

Ia meminta kepada semua pihak agar tidak perlu meributkan masalah itu. Pasalnya, pembubaran HTI kini sudah jadi wewenang hukum.

"Tinggal ditunggu saja nanti proses hukumnya bagaimana," pungkas Wiranto.

Sebelumnya, pemerintah mengambil keputusan untuk membubarkan HTI dikarenakan beberapa alasan diantaranya adalah HTI tidak berkontribusi terhadap pembangunan nasional.

Baca Juga: Anies-Sandi Belum Memiliki Kesempatan Bahas APBD-P dengan Pemprov
Tito Akui Adanya Ancaman Perpecahan

Selanjutnya kegiatan yang dijalankan HTI diindikasi bertentangan dengan Pancasila dan UU keormasan dan aktifitas yang dilakukan menimbulkan benturan serta mengacam masyarakat hingga membahayakan NKRI.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan jika pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bukan tanpa alasan yang jelas. Ia menegaskan, pemerintah memiliki bukti-bukti yang sangat jelas. HTI dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (Harry Muthahhari)

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Kecewa Dibubarkan Pemerintah, HTI Klaim Tidak Melanggar Hukum Kecewa Dibubarkan Pemerintah, HTI Klaim Tidak Melanggar Hukum
Resmi! Menko Polhukam Bubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia Resmi! Menko Polhukam Bubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia
Menkopolhukam Lempar Pujian Terhadap Kinerja BNPT Menkopolhukam Lempar Pujian Terhadap Kinerja BNPT

#Jakarta #Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) #Wiranto #Menkopolhukam #HTI Dibubarkan #bubarkan HTI #Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) #Pancasila

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar