Masjid yang Diduga Ahmadiyah Disegel, Ini Tanggapan Menag

Dok Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin (Foto: Arah.com)

Arah - Kisruh Ahmadiyah kembali mencuat usai Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, melakukan penyegelan terhadap masjid yang diduga digunakan Ahmadiyah untuk berdakwah pada hari Minggu kemarin, (4/6). Larangan ajaran Ahmadiyah berdakwah sendiri jika terbukti organisasi itu mengajarkan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung pada tahun 2008 telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melarang aktivitas dakwah yang mengajarkan adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

Menanggapi hal itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, meminta agar semua pihak mengkaji permasalahan itu lebih mendalam. Hal itu untuk mengkonfirmasi apakah masjid itu benar digunakan untuk menyebarluaskan ajaran adanya Nabi setelah Nabi Muhammad SAW.

"Pertanyaaannya kemudian apakah masjid yang disegel itu melakukan penyebarluasan faham yang dilarang menurut ketentuan SKB menteri di tahun 2008 itu. Kalau tidak sebaiknya tidak melakukan penyegelan karena bagaimanapun masjid adalah tempat ibadah," jelasnya saat ditemui usai Ngobrol Santai dengan Indonesia Corruption Watch, di Kalibata, Jakarta Selatan, pada Kamis (8/6).

Baca Juga: Dituduh Gerindra Tak Komunikasi, Akhirnya Ridwan Kamil Buka Kartu
Kata Kamu: Selain Makan dan Minum Apa Sih yang Membatalkan Puasa?

Ia juga meminta agar setiap pihak memahami betul esensi yang tertuang dalam SKB 2008 itu. Hal itu agar setiap pihak bisa menyikapi permasalahan yang muncul secara tepat. "Oleh kareananya sebaiknya ditanyakan ke yang melakukan penyegelan. Jadi untuk supaya lebih jelas," jelasnya.

Menurut rilis Kementerian Agama, SKB pada hakikatnya adalah amanah dari Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang mengikat semua warga bangsa.

Pasal 1 UU PNPS  mengatur, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Sementara Pasal 2 UU PNPS menegaskan (1) Barangsiapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. (Harry Muthahhari)

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Menag Berharap Keragaman Masyarakat Tidak Dipolitisasi Menag Berharap Keragaman Masyarakat Tidak Dipolitisasi
Penghujat ini Minta Maaf ke Menteri, Jawabannya Bikin 'Baper' Penghujat ini Minta Maaf ke Menteri, Jawabannya Bikin 'Baper'
Menag: Waspada Sisi Negatif Zaman Globalisasi Menag: Waspada Sisi Negatif Zaman Globalisasi

#Jakarta #Menteri Agama #Lukman Hakim Saifuddin #Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) #Ahmadiyah

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar