Wow! Hanya 60 Hari Kerja, Pansus Angket KPK Habiskan Rp3,1 Miliar

Wakil Ketua DPR Fadli Zon (kanan) berjabat tangan dengan Anggota Fraksi Golkar Agun Gunandjar (kiri) dan Bambang Soesatyo (tengah) sebelum rapat pemilihan Ketua Pansus Angket KPK di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6). Rapat tersebut memutuskan politikus Golkar Agun Gunandjar sebagai ketua pansu Angket KPK. (ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

Arah - Ketua Panitia Khusus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan Pansus memerlukan dana sekitar Rp3,1 miliar untuk bekerja selama 60 hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dikutip Antara, Dana tersebut sudah termasuk untuk membiaya aktivitas di luar rapat-rapat formal di Parlemen. "Sudah termasuk konsinyering, kunjungan ke luar kota, utamanya untuk mengundang pakar, ahli yang terkait tugas pokok," kata Agun usai Rapat Pansus KPK di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (8/6).

Dia mengatakan hal itu merupakan salah satu kesepakatan dalam rapat Pansus itu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis. Namun Agun enggan merinci keperluan dana itu diperuntukkan untuk apa saja.

Baca Juga: Siap-siap, Ed Sheeran Bakal Hentak Jakarta! Catat Tanggal Mainnya
BPOM Bandung Temukan Takjil Mengandung Formalin dan Zat Tekstil

Menurut dia, seluruh keputusan tersebut masih bisa berubah karena bakal disempurnakan kembali pada rapat Pansus Angket KPK pekan depan. "Mungkin di situ, kita putuskan secara resmi jadwal kerja untuk 60 hari termasuk pihak-pihak yang diundang untuk Pansus Angket KPK ini," ujarnya.

Agun juga menjelaskan Rapat Pansus KPK pada Kamis (8/6) memutuskan tiga poin besar, pertama, adalah mengenai "Term of Reference" (TOR) sebagai kerangka acuan bekerja. Nantinya ToR tersebut bakal dikirimkan kepada pihak-pihak terkait. Misalnya, para pakar yang diundang serta pihak-pihak yang diperiksa.

"Hal itu seperti latar belakang kenapa angket dibentuk, fungsi, tugas, metode seperti apa," ujarnya.

Kedua menurut dia, pansus menyepakati mekanisme kerja, dirinya memastikan, pansus yang dipimpinannya tidak akan seperti pansus yang sebelum-sebelumnya.

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Tidak Setuju, Demokrat Anggap Hak Angket Bisa Perlemah KPK Tidak Setuju, Demokrat Anggap Hak Angket Bisa Perlemah KPK
Hak Angket DPR Diyakini Mampu Intervensi Proses Hukum KPK Hak Angket DPR Diyakini Mampu Intervensi Proses Hukum KPK
Tanggapi Serius Hak Angket, KPK Panggil Ahli Hukum Tata Negara Tanggapi Serius Hak Angket, KPK Panggil Ahli Hukum Tata Negara

#Jakarta #hak angket kpk #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #Pansus DPR #DPR RI #Agun Gunandjar Sudarsa

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar