Ditanya Soal Hak Angket E-KTP, Jawaban Jokowi Bikin Kaget

Presiden Jokowi meresmikan Pasar Klewer (Foto Dok.Setneg)

Arah - DPR telah memulai kerja Panitia Khusus (Pansus) hak angket terkait proses hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara korupsi KTP elektronik (E-KTP). Lolosnya pembentukan Pansus ini sempat megundang pertanyaan dari kalangan aktivis antikorupsi, terkait komitmen pemerintah terhadap pemberantasan korupsi.

Seperti diketahui, motor penggerak hak angket E-KTP adalah fraksi-fraksi DPR yang berasal dari partai pendukung pemerintah. Terutama PDI Perjuangan, Nasdem, Partai Golkar, Hanura, dan PPP.

Baca Juga: Awas! Biro Umroh Bermasalah Potong Dana dan Tahan Paspor
GrabHeli, Taksi Helikopter Harga Terjangkau Anti Macet
Sadis! Guna Ritus Sihir, Bagian Tubuh Anak-anak ini Dipotong

Menanggapi hal ini, Presiden Joko Widodo enggan memberikan tanggapannya. "Soal (hak) angket KPK di kasus penyidikan E-KTP, saya belum bisa jawab," katanya kepada wartawan, Selasa (13/6).

Hal ini disampaikan Presiden, seusai menghadiri acara pembagian bahan pokok gratis dari BUMN di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam kesempatan ini, hadir juga Menteri BUMN Rini Soemarno, Dirut Bank BRI Suprajarto, Dirut PLN Sofyan Basyir, serta sejumlah direksi BUMN lainnya.

Terkait hak angket tersebut, Presiden menambahkan, hal itu masih berproses di DPR.

Sebelumnya Direktur Pusat Studi Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Oce Madril mengatakan, Presiden Jokowi harus memberi perhatian khusus atas oembentukan Pansus E-KTP.

"Presiden perlu menyatakan sikap tegas dan dukungannya kepada KPK," kata Oce di sebuah diskusi di Lembaga Administrasi Negara (LAN), Selasa (6/6).

Penegasan sikap ini perlu ditunjukkan Presiden. Apalagi, hak angket KPK didukung oleh partai-partai pendukung pemerintah. (Dini Afrianti)

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Banyak 'Bolongnya', Pakar Hukum Bedah Dakwaan Kasus E-KTP Banyak 'Bolongnya', Pakar Hukum Bedah Dakwaan Kasus E-KTP
Ipar Presiden Tak Ada di Daftar Saksi Kasus Suap, ini Kata KPK Ipar Presiden Tak Ada di Daftar Saksi Kasus Suap, ini Kata KPK
Iparnya Tersangkut Kasus Pajak, Jokowi: Ya Diproses Hukum Saja Iparnya Tersangkut Kasus Pajak, Jokowi: Ya Diproses Hukum Saja

#Jakarta #presiden jokowi #Pansus DPR #E-KTP #kpk

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar