Soal Hak Angket, Masyarakat Lebih Percaya KPK Daripada DPR

Dok. Laode Muhammad Syarif, Agus Rahardjo, Yuyuk Andriati (dari kiri ke kanan). (Foto: Arah.com/Restu Saputra)

Arah - Temuan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan masyarakat pada apa yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ketimbang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Sekitar 64,4 persen warga menyatakan lebih mempercayai KPK yang memiliki wewenang melakukan proses hukum atas berbagai masalah terkait dengan korupsi. Dari presentase yang didapatkan, hanya 6,1 persen yang menaruh kepercayaan kepada DPR.

"Warga merasa lebih percaya institusi KPK ketimbang institusi DPR. Jadi kalau kita tanya bahwa mereka itu lebih cenderung mendukung opini atau sikap politik KPK atau DPR maka warga mengatakan lebih percaya KPK," ujar Direktur Program SMRC Sirojudin Abbas  usai menggelar jumpa pers di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).

Dilihat dari tren kepercayaan publik terhadap dua institusi negara yaitu KPK, DPR, menurut Sirojudin, urutan teratas perhatian masyarakat tertuju pada KPK dengan 86 persen, sedangkan 63 persen diduduki oleh DPR. Partai Politik pun turut menjadi perhatian dengan 56 persen pemilih.

"Dibandingkan dengan KPK, DPR pada dasarnya memang kurang dipercaya rakyat," imbuhnya.

Sirodjudin melanjutkan penelitian ini menunjukkan sikap lebih mendukung KPK dapat ditemukan di seluruh pendukung partai politik yang memiliki kursi di DPR. Sekitar 70 persen pendukung dua partai politik dengan jumlah kursi terbesar di parlemen yakni PDIP dan Gerindra menyatakan lebih percaya pada KPK dari pada DPR.

Baca Juga: Di KPK, Roy Martin Bacakan Surat Ancaman Arswendo untuk DPR
Mobil Terbang Sukses Tempuh Jarak Perjalanan 59 Kilometer

Perbedaan antar partai, baru terlihat dalam hal penolakan terhadap pengunaan hak angket oIeh DPR untuk KPK. Mayoritas pendukung hampir semua partai politik yang memitiki kursi di DPR menolak penggunaan hak angket oleh DPR untuk KPK.

Namun, mayoritas pendukung PKS, sekitar 65 persen menyatakan setuju dengan penggunaan hak angket terebut.

“Nasib partai politik di DPR ditentukan oleh rakyat lewat pemilihan umum, tapi dalam kasus hak angket. DPR temyata tidak mewakili aspirasi atau kepentingan rakyat. Legitimasi politik DPR dalam krisis karena keputusannya bertentangan dengan aspirasi rakyat."

”Kalau kepercayaan rakyat dianggap modal politik bagi partai, maka partai-partai para pendukung angket itu sedang memperkecil modalnya, dan karena itu bisa berdampak negatif dalam pemilu yang akan datang." tutupnya. (Restu)

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Aksi Indonesia Waras: Hak Angket, Kedok Pembunuh KPK Aksi Indonesia Waras: Hak Angket, Kedok Pembunuh KPK
Kasus Budi Gunawan, Fahri Hamzah: Kayak KPK Main Politik! Kasus Budi Gunawan, Fahri Hamzah: Kayak KPK Main Politik!
KPK Diminta Tuntaskan Kasus Suap Emirsyah, Jika Tidak... KPK Diminta Tuntaskan Kasus Suap Emirsyah, Jika Tidak...

#Jakarta #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #pansus KPK #KPK #Hak Angket #Hasil Survei #Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC)

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar