Komisi III DPR Tak Terima Pernyataan Kapolri Tolak Jemput Miryam

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (arah.com/Haryanto)

Arah - Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo tidak terima dengan pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian. Ia terkejut, karena kemarin Tito menyatakan penolakannya dalam membantu Panitia Khusus (Pansus) Angket DPR soal Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk menjemput paksa Miyam yang saat ini jadi tahanan KPK.

"Jujur, saya agak 'surprise' mendengar statement Kapolri Jendral Polisi Tito Karnavian yang menilai bahwa UUMD3 khususnya tentang pelaksanaan panggil paksa itu tidak jelas hukum acaranya dan bahkan dikatakan tidak ada cantelannya di dalam KUHP," tulis Bambang dalam pernyataan pers yang diterima Arah.com, Selasa (20/6).

Bambang melanjutkan, hal itu membuat dirinya dan kawan-kawannya kembali mengingat saat penyusunan UUMD3. Menurutnya, waktu itu, aturan awal Undang-undang tersebut adalah permintaan dari Kapolri yang lama.

"Dulu rumusan pasal 204 dan 205 UUMD3 itu justru atas permintaan Kapolri Jendral Polisi Sutarman. Dengan rumusan tersebut menurut Kapolri sudah sangat cukup untuk Polri melaksanakan perintah DPR. Tidak perlu diatur lebih detail. Itu dikemukakan Polri untuk menjawab permintaan anggota pansus RUU MD3 dari Demokrat Benny K Harman agar pasal tentang masalah pemanggilan paksa diatur secara tegas dalam UUMD3," Bambang beralasan.

"Maka kemudian lahirlah UU No.17 tahun 2014 tentang MD3 yang mengatur secara tegas dan jelas tentang tatacara dan pelaksanaan pemanggilan paksa itu didalam pasal 204 dan 205," tambahnya.

Menurut Bambang, Pasal 204 ayat 1-5 UUMD No.17 tahun 2014 mengatur tegas dan jelas terkait pemanggilan paksa oleh Polri. Bahkan pada ayat 5 anggarannya pun diatur dan dibebankan ke DPR. "Nah kalau sekarang Polri tiba-tiba menolak, masak DPR harus minta bantuan Kopassus atau TNI sementara di UU-nya jelas, itu tugas Polri," jelasnya.

Baca Juga: Berantas PMKS, Dinsos DKI Awasi 276 Titik
Eksplorasi Ritual Tahunan Masyarakat Tionghoa di Bagansiapiapi

Ia juga menegaskan, pasal 205 ayat 7 UUMD3 memberikan hak dan kewenangan polisi untuk melakukan penyanderaan paling lama 15 hari atas permintaan Pansus atau DPR.

"Bahkan dalam Pasal 205 ayat 7 UUMD3 secara tegas dan jelas juga memberikan hak dan kewenangan kepada pihak berwajib (polisi) untuk/dapat melakukan penyanderaan paling lama 15 hari. Atas permintaan Pansus atau DPR," tandasnya. (May)

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Pansus 'Keukeuh' Panggil Miryam, KPK: Itu Tindakan Cacat Hukum Pansus 'Keukeuh' Panggil Miryam, KPK: Itu Tindakan Cacat Hukum
Pansus KPK akan Gunakan Mekanisme Panggil Paksa Miryam Pansus KPK akan Gunakan Mekanisme Panggil Paksa Miryam
Fahri Desak Pansus KPK Hadirkan Megawati Soekarnoputri Fahri Desak Pansus KPK Hadirkan Megawati Soekarnoputri

#Jakarta #DPR RI #Bambang Soesatyo #pansus KPK #hak angket kpk #Miryam S Haryani

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar