Sakit Hati, Pansus KPK Akan Buat Anggaran KPK dan Polisi Jadi Nol

Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. (arah.com/Helmi Shemi)

Arah - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Misbakhun mengatakan, timnya berencana tidak membahas anggaran tahun 2018 untuk kepolisian dan KPK. Ide tersebut muncul menyusul pernyataan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian yang menolak membantu Pansus untuk menjemput paksa tahanan KPK Miryam S. Haryani.

"Pembahasan anggaran 2018 tidak akan dibahas bersama kepolisian dan KPK," kata Misbakhun di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/6).

Ia mengatakan, rencana tersebut saat ini sedang menjadi pertimbangan. Misbakhun mengklaim, sudah banyak anggota Pansus yang setuju dengan rencana tersebut.

Ia menjelaskan, bila hal tersebut terjadi, kepolisian dan KPK tidak akan punya postur anggaran di tahun depan.

"2018 mereka tidak punya postur anggaran," ujarnya.

Pansus kecewa karena KPK menolak menghadirkan Miryam di Rapat Dengar Pendapat Umum kemarin di Gedung DPR. Kemudian, kekecewaan Pansus bertambah ketika mengetahui Kapolri Tito Karnavian menyatakan tidak akan membantu Pansus untuk memanggil paksa Miryam, jika kembali tidak hadir pada pemanggilan kedua.

Baca Juga: Tak Cuma Gratiskan Bus, BRI Juga Bekali 6.700 Pemudik
Ramadhan Asik: Sedekah, Bikin Hidup Jadi Mudah

Misbakhun mengatakan, pemanggilan Miryam dan permintaan penjemputan paksa kepada kepolisian, memiliki dasar hukum yang kuat.

"Penggunaan alat negara ini sudah ada dudukannya dalam UUMD3. Kalau kepolisian kemudian menyangkal, mereka tidak dalam proses pro justicia (mendukung koridor hukum) dalam kaitan memanggil paksa untuk kepentingan pansus," kata Misbakhun.

"Kita juga bisa menggunakan instrumen alat kekuasaan alat kewenangan yang ada di DPR, yaitu pembahasan anggaran," tambahnya.

Ia tidak memberikan penjelasan secara rinci soal kerja Kepolisian dan KPK bila pada tahun 2018 tidak memiliki anggaran. Misbakhun hanya menegaskan, rencana tersebut bukanlah ancaman.

"Kita enggak mengancam apa-apa. Kita menggunakan kewenangan kita. Lah DPR tidak dihormati. Ketika butuh sama DPR mereka mengiba-iba ke DPR. Tapi ketika DPR butuh sesuatu, apa yang mereka berikan? Kita bernegara ini saling menghormati. Mereka punya kewenangan, kita hormati. DPR punya kewenangan, hormati dong kewenangan DPR," tandasnya. (May)

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Pansus 'Keukeuh' Panggil Miryam, KPK: Itu Tindakan Cacat Hukum Pansus 'Keukeuh' Panggil Miryam, KPK: Itu Tindakan Cacat Hukum
Aksi Indonesia Waras: Hak Angket, Kedok Pembunuh KPK Aksi Indonesia Waras: Hak Angket, Kedok Pembunuh KPK
KPK Belum Terima Surat Datangkan Miryam dari Pansus Hak Angket KPK Belum Terima Surat Datangkan Miryam dari Pansus Hak Angket

#Jakarta #pansus KPK #Pansus DPR #hak angket kpk #Hak Angket #Kapolri Tito Karnavian #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar