Kuasa Hukum Rizieq Surati Presiden, Ini Kata Polisi

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq berbicara kepada wartawan . (REUTERS / Beawiharta / Files)

Arah - Kuasa Hukum Habib Rizieq menyatakan telah menyurati Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Polri menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas kasus dugaan penyebaran konten pornografi.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menjelaskan pihaknya masih mendalami kasus dugaan penyebaran konten pornografi yang menyeret pentolan FPI tersebut masuk dalam kriteria penghentian penyelidikan atau tidak.

"Yang menilai bisa di SP3 atau tidak adalah penyidik. SP3 ada kriterianya apakah itu tidak memenuhi unsur, atau kadaluarsa dan nanti kita lihat apakah kasus (Rizieq) tersebut memenuhi unsur untuk di SP3 kan atau tidak," ujar Setyo Wasisto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/6/2017).

Polisi mengimbau kepada pimpinan FPI Rizieq Shihab untuk segera mengklarifikasi fakta hukum yang sebenanya terkait dengan kasusnya kepada penyidik kepolisian. Rizieq sendiri diketahui masih berada di Arab Saudi   melakukan ibadah umroh.

Baca Juga: Wow Mesin ATM Ini Bisa Tambah Follower dan Likes Kamu Lho
Nggak Nyangka Ini yang Dilakukan Pesepak Bola Dunia Saat Liburan

"Saya kan selalu mengatakan sebaiknya kembali dan klarifikasi kalau memang tidak salah pasti tidak akan dihukum," tuturnya.

Seperti diketahui, kuasa hukum Rizieq, Kapitra Ampera menyebut surat yang dikirimkan kepada Jokowi telah diterima staf khusus Presiden dan pejabat tinggi di Istana negara. Dia menyebut Jokowi merespons positif surat tersebut.

"Kayaknya (respons) Presiden positif karena beliau menginginkan untuk segera menghentikan kegaduhan ini dengan melakukan rekonsiliasi dan menghentikan kriminalisasi para ulama," katanya.

Menurutnya surat tersebut dibuat agar semua pihak dapat menerima dan tidak dipermalukan. Di dalam surat tersebut juga dibeberkan aturan-aturan mengenai penyadapan dan lembaga yang diperbolehkan melakukan penyadapan.

"Bahwa penghentian itu disebabkan proses hukum atau barang bukti tidak didapat melalui instansi yang berwenang hal ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, khususnya keputusan MK No. 20/PUU-XIV/2016 tanggal 7 September 2016," tukasnya. (Restu)

Berita Terkait

Cium Aroma Adu Domba, Rizieq Sebut Umat Islam Difitnah Anti NKRI Cium Aroma Adu Domba, Rizieq Sebut Umat Islam Difitnah Anti NKRI
Ulama dan Ormas Deklarasi Dukung Habib Rizeq Ulama dan Ormas Deklarasi Dukung Habib Rizeq
Rizieq Dilabeli Status Tersangka, Polri: Tinggal Nunggu Waktu! Rizieq Dilabeli Status Tersangka, Polri: Tinggal Nunggu Waktu!

#Jakarta #Habib Rizieq #Presiden Jokowi

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar