Memburu 'Perantara Kasus' di MA, KPK Surati MA

Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi memberikan keterangan terkait pencekalan Sekjen MA Nurhadi ke luar negeri yang diajukan KPK di Gedung MA, Jakarta, Jumat (22/4). MA mengaku belum mendapatkan pemberitahuan tentang pencekalan terhadap Nurhadi terkait penyidikan dugaan kasus suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Antara Foto/Wahyu Putro A)

Arah - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengirim surat ke Mahkamah Agung terkait pencarian salah satu pegawai MA dalam penyidikan kasus dugaan pemberian hadiah atau janji oleh seorang pegawai MA.

Dugaan pemberian hadiah itu terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Kami tidak tahu apakah yang bersangkutan disembunyikan atau tidak, dan petugas KPK sedang terus mencari.

KPK akan mengirimkan surat ke MA agar MA bisa menyerahkan yang bersangkutan untuk diperiksa," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif di gedung KPK Jakarta, Selasa (17/5).

Saksi yang dimaksud adalah pegawai MA yang juga menjadi supir Sekretaris MA Nurhadi bernama Royani.

KPK sudah dua kali memanggil Royani, yaitu pada 29 April 2016 dan 2 Mei 2016, namun Royani tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa keterangan, sehingga Royani diduga disembunyikan.

"Kami belum berkoordinasi dengan MA tapi kami akan mengirimkan surat ke MA kalau bisa menghadirkan Royani. Surat akan dikirimkan dalam waktu dekat," tegas Syarif, dikutip Antara.

Syarif mengaku bahwa Royani punya informasi penting yang perlu diketahui penyidik KPK.

Namun Syarif juga belum dapat memastikan apakah ada pihak tertentu yang sengaja menyembunyikan Royani.

KPK sudah mencegah Royani bepergian keluar negeri selama enam bulan ke depan sejak 4 Mei 2016.

KPK juga sudah memasukkan Royani dalam daftar target operasi KPK karena menilai Royani adalah orang yang menjadi perantara penerima uang dari sejumlah pihak yang punya kasus di MA.

KPK dalam perkara ini sudah mencegah Nurhadi dan "chairman" PT Paramount Enterprise Eddy Sindoro keluar negeri selama 6 bulan ke depan.

Eddy Sindoro juga pernah menduduki sejumlah jabatan penting di kelompok usaha Lippo Group seperti Wakil Presiden Direktur dan CEO PT Lippo Cikarang Tbk, Presiden Komisaris PT Lippo Cikarang Tbk, Presiden Komisaris PT Pacific Utama Tbk, Komisaris PT Lippo Karawaci Tbk dan sejumlah anak perusahaan lainnya.

Berita Terkait

KPK Periksa 3 Anggota Polisi Terkait Suap Bupati Subang KPK Periksa 3 Anggota Polisi Terkait Suap Bupati Subang
Geledah Rumah Sekretaris MA, KPK Temukan Banyak Uang Geledah Rumah Sekretaris MA, KPK Temukan Banyak Uang
KPK Periksa Anggota DPR  Sebagai Tersangka Suap Proyek Jalan KPK Periksa Anggota DPR Sebagai Tersangka Suap Proyek Jalan

#Kasus Royani #Mahkamah Agung #Kasus Suap #Mafia Kasus #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar