Resmi! Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Pengurus beraktivitas di kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, Senin (8/5). Pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan berbasis agama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam rangka merawat dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

Arah -  Pemerintah mulai menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tengah memicu polemik. Kementerian Hukum dan HAM resmi membubarkan Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) pada Rabu (19/7).

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham, Freddy Harris menjelaskan bahwa Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan atau organisasi kemasyarakatan (Ormas).

“Artinya secara administrasi tata negara, perkumpulan/ormas yang memenuhi persyaratan dan telah mengikuti prosedur administrasi yang berlaku akan diberikan Surat Keputusan (SK) pengesahan Badan Hukum,” ujarnya melalui siaran pers yang diterima arah.com, Rabu (19/7).

Baca Juga: HTI Dibubarkan, Yusril Sebut Pemerintah Diktator Bela HTI, Yusril: Emang Dia yang Punya PancasilaBubarkan HTI, Begini Peluang Pemerintah Jika Digugat BalikHTI Bubar Karena Keppres, Yusril: Lawan Lewat PTUNSama-sama Usung Khalifah, Ini Beda HTI dan ISIS

Freddy menambahkan, hal sebaliknya juga berlaku. Yaitu ketika ada perkumpulan/Ormas yang tidak memenuhi syarat administrasi maka pihak Kemenkumham tidak akan memberikan SK pengesahan Badan Hukum perkumpulan/ Ormas tersebut. "Mengenai SK pencabutan Badan Hukum perkumpulan/ Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), hal ini merupakan tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 Tahun 2017," tandasnya.

Freddy meyakinkan, keputusan pemerintahmencabut SK Badan Hukum HTI bukanlah keputusan sepihak. Melainkan hasil dari sinergi badan pemerintah. “Yang berada di ranah politik, hukum, dan keamanan,” ujarnya.

Freddy menjelaskan khusus untuk HTI, walaupun dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk Badan Hukum Perkumpulannya, namun dalam fakta di lapangan, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI.

“Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka ha-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI” ujar Freddy.

Menurutnya jika ada pihak-pihak yang berkeberatan dengan keputusan ini dipersilahkan untuk mengambil upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. “Silahkan mengambil jalur hukum,” ujar Dirjen AHU, Freddy Harris menjelaskan.

Sebelumnya, HTI tercatat di Kemenkumham sebagai Badan Hukum Perkumpulan dengan nomor registrasi AHU-00282.60.10.2014 pada 2 Juli 2014. Lebih lanjut, kini dengan adanya pencabutan SK Badan Hukum HTI maka ormas tersebut dinyatakan bubar sesuai dengan Perppu No 2 Tahun 2017 Pasal 80A. 

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Bubarkan HTI, Begini Peluang Pemerintah Jika Digugat Balik Bubarkan HTI, Begini Peluang Pemerintah Jika Digugat Balik
Pengamat: Pemerintah Terlambat Bubarkan HTI Pengamat: Pemerintah Terlambat Bubarkan HTI
Pembubaran HTI, Wiranto Pastikan Sesuai Hukum yang Berlaku Pembubaran HTI, Wiranto Pastikan Sesuai Hukum yang Berlaku

#Perppu #Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) #Kementerian Hukum dan HAM #Ormas Islam #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar