Garam Langka, DPR Minta Pemerintah Segera Resmikan BAPANAS

Diskusi Populi Center bertajuk 'Bisakah Garam dan Beras Beres?' di Gondangdia, Menteng, Jakarta Selatan, Sabtu (29/7/2017). (Foto/Arah.com/Dini)

Arah -  Naiknya harga komoditas garam konsumsi yang diakibatkan kelangkaan di Indonesia membuat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), kembali mengingatkan pemerintah terkait pentingnya dibentuk Badan Pangan Nasional (BAPANAS)

"Pemerintah membentuk lembaga yang khusus menangani bidang pangan, langsung bertanggung jawab kepada presiden, yang nantinya mendapat instruksi langsung dari presiden," ujar Viva Yoga Mauladi selaku anggota DPR Komisi IV di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (29/7/2019).

Sayangnya pembentukan Badan Pangan ini belum juga mendapat persetujuan presiden dimana seharusnya sudah terbentuk sejak Oktober tahun 2015.

"Harusnya sudah terbentuk Desember 2015, pemeintah punya utang kepada Presiden. Prinsip draft Badan Pangan Nasional akan diundangkan nanti dalam waktu dekat akan berada langsung dibawah tangan presiden," ujar anggota fraksi PAN tersebut.

Selain berada dibawah pengawasan langsung oleh presiden, nantinya badan pangan ini berfungai secara langsung mengkoordinir dan melakukan sinkronisasi antara lembaga, instansi dan kementerian terkait persediaan pangan Indonesia.

"Badan pangan nasional penting untuk direalisasikan, untuk kebutuhan negara mampu lakukan singkrinisasi dan antar lembaga, sehingga koordinasi antar kementerian lembaga dan sektor di bawah badan pangan untuk mengelola," paparnya.

Baca Juga: Masih Bocah, Penyanyi Dangdut Koplo Ini Bikin Netizen Salah Fokus
KTPnya Bikin Warga Karawang Geger, Netizen: Gak Enak Manggilnya
Simpan Kisah Horor, Begini Kondisi Batu Bleneng di Tol Cipali

Hingga saat ini nasib BAPANAS sendiri masih dalam berbentuk draf yang akan segera diundang-undangkan melalui Kementerian Pertanian yang sedang menanti keputusan presiden.

"Katanya dalam waktu dekat Kementan katanya sudah siap dan tinggal persetujuan presiden," saut Yoga.

Adapun dasar dari dibentuknya badan pangan ini berasal dari undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 Pasal 126 terkait pangan merupakan hak dari rakyat dengan tujuan menjaga ketahanan pangan, berikut juga terkait distribusi penyimpanan dalam rangka membangun kemandirian. (Dini Afrianti)

Video Trending Pilihan Redaksi:

Berita Terkait

Sunyi Senyap, Begini Suasana Rumah Patrialis Akbar Sunyi Senyap, Begini Suasana Rumah Patrialis Akbar
Ngetwitt Lagi, SBY Serang Penyebar 'Hoax' yang Kian Merajalela Ngetwitt Lagi, SBY Serang Penyebar 'Hoax' yang Kian Merajalela
Terkait Dana Bansos, Mpok Sylvi Penuhi Panggilan Bareskrim Polri Terkait Dana Bansos, Mpok Sylvi Penuhi Panggilan Bareskrim Polri

#garam #Harga Pangan #Komisi IV DPR #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar