Pansus Pertanyakan Aturan 'Safe House' atau 'Rumah Sekap' KPK

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (26/1). (Foto: Arah.com/ Wildan Zulfiansyah)

Arah -  Pansus Angket KPK DPR RI meninjau langsung lokasi yang disebut-sebut sebagai rumah aman (Safe House) KPK. Anggota Pansus Arsul Sani menyebut, ada dua hal yang menjadi tujuan Pansus Angket KPK DPR RI melakukan peninjauan langsung tersebut. 

"Pertama, kita ingin mengetahui secara fisik keadaan di lapangan. Apakah itu memang rumah perlindungan (safe house) atau rumah sekap. Yang kedua, jika kita asumsikan bahwa benar itu rumah perlindungan yang dimiliki dan dikelola oleh KPK, pertanyaannya adalah di dalam mengelola safe house tersebut apakah sudah sesuai dengan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban," ucap Anggota Pansus Angket KPk Arsul Sani di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jum'at (11/08/2017).

Sebelumnya, keterangan saksi bernama Niko Panji Tirtayasa menyebut rumah aman itu lebih pantas disebut rumah sekap.

Arsul menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia, lembaga penegak hukum tidak bisa berjalan sendiri untuk mengelola, memiliki, dan mendirikan safe house. "Dalam sistem peradilan terpadu kita, ada fungsi-fungsi lain yang dijalankan oleh  lembaga. Dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang kewenangannya juga diberikan oleh Undang-Undang," paparnya.

Baca Juga: Indah Kurnia Gelar Konser Keberagaman Itu Indah
Garam Langka, DPR Minta Pemerintah Segera Resmikan BAPANAS

Pasal 15 Undang-Undang KPK memang mewajibkan KPK untuk melindungi saksi, tetapi ada juga undang-undang yang mengatur tentang tata cara perlindungan saksi dan korban tersebut, lanjut Arsul.

"Polri dalam beberapa kasus ketika menempatkan seseorang itu dalam tempat aman, tetap bekerja sama dengan LPSK. Begitu juga dengan Kejaksaan.Oleh karenanya kita ingin mengetahui apakah yang dilakukan KPK ini sama atau tidak. Jangan karena KPK merasa dirinya sebagai lembaga 'super body' hingga merasa bisa melakukan sendiri, karena anggarannya yang diberikan DPR banyak, jadi tidak perlu LPSK," kilah Arsul.

Arsul juga mengatakan, Pansus Angket KPK akan memanggil LPSK, karena sebetulnya ada MoU antara LPSK dengan KPK. "Kita akan lihat bagaimana pelaksanaannya," pungkasnya.

Berita Terkait

Pansus KPK Pastikan Kondisi Fisik Rumah Sekap Pansus KPK Pastikan Kondisi Fisik Rumah Sekap
FPI Bawa Merah Putih Bertulis Bahasa Arab, MUI Merasa Disudutkan FPI Bawa Merah Putih Bertulis Bahasa Arab, MUI Merasa Disudutkan
Lecehkan Bendera Negara, FPI Harus Rasakan Proses Hukum Lecehkan Bendera Negara, FPI Harus Rasakan Proses Hukum

#DPR #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar