Pemondokan dan Catering Masih Jadi Sorotan Timwas DPR

Wakil Ketua DPR yang juga Tim Pengawasan Haji 2017, Fadli Zon meninjau gudang logistik serta persediaan bahan pangan untuk jemaah haji Indonesia. Salah satu dapur katering sempat menyajikan 6400 paket makanan yang basi. Untunglah bisa dicegah oleh petugas haji sehingga akhirnya diganti. (Foto: dpr.go.id)

Arah -  Tim Pengawas Persiapan Ibadah Haji DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon masih menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan haji tahun ini. Pemondokan dan catering jadi catatan penting sorotan Timwas.

Dijelaskan Fadli yang baru saja tiba dari Arab Saudi, Kamis (24/8/2017), pemondokan di Madinah masih terlalu jauh lokasinya, sekitar 1,2 km. Pemondokan yang jauh itu menyulitkan akses bagi jamaah bila ingin bepergian atau beribadah ke pusat kota Madinah. Ketika Timwas meninjau pemondokan tersebut, ternyata masih kurang layak bagi jamaah haji Indonesia.

Tidak hanya pemondokan, catatan penting lainnya yang jadi sorotan adalah catering. Timwas menemukan makanan basi dari perusahaan catering yang ditunjuk di Arab Saudi. Akhirnya, makanan basi tersebut ditarik dan diganti dengan yang baru. Akibatnya, jamaah haji Indonesia telat makan malam. Timwas pun, kata Fadli, sempat meninjau perusahaan catering penyuplai makanan itu.

Baca Juga: Kemenkes Perlu Sosialisasikan Virus MERS-CoV Kepada Calon Haji
Subhanallah, Ini Pria Asal Pekalongan yang Naik Haji Jalan Kaki
Masya Allah, Kembalikan Drone Jatuh, Pria Miskin Ini Naik Haji

“Kami meninjau perusahaan catering yang membuat makanan basi. Kondisi perusahaannya kurang layak. Seharusnya perusahaan ini tidak diberikan deal yang besar, karena perusahaan catering ini ternyata masih baru, tidak besar, dan kurang profesional. Kalau terjadi lagi menyuplai makanan basi, sebaiknya perusahaan ini di-black list saja,” papar Fadli, dalam konprensi pers di Media Center DPR.

Namun, bila melihat secara umum, menurut Fadli, pelayanan haji tahun ini sudah meningkat. Tinggal memperbaiki sisi kekurangan yang masih menjadi sorotan. Catatan lainnya adalah tenaga medis dirasa masih kurang. Lalu, di Mekkah ternyata ada praktik rentenir. Ada living cost yang diberikan ke jamaah sebesar 1500 real dengan pecahan 500 real. Bila jamaah ingin memecah uang 500 real, maka dipotong 80 real. “Ini praktik rentenir dalam pelaksanaan ibadah haji,” keluhnya.

Pada bagian lain Fadli menyampaikan bahwa tahun ini adalah tahun transisi dalam penyelenggaraan haji. Tahun depan, penyeleanggaraan haji sepenuhnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sementara bicara kuota haji, Fadli mendesak pemerintah melakukan lobi intensif agar kuota haji Indonesia terus bertambah. Tahun ini, kuotanya tetap 211 ribu plus 10 ribu orang calon haji.

Tambahan 10 ribu diberikan pemerintah Arab Saudi kepada semua negara, bukan hanya Indonesia. Tahun lalu sempat dikurangi, karena ada proyek perluasan Masjidil Haram. “Pemerintah harus melakukan lobi yang intensif di OKI, karena di situ kuota ditentukan. Antrian calon haji Indonesia juga semakin panjang,” ungkap Fadli.

Dua Pimpinan Komisi VIII juga hadir mendampingi Fadli, masing-masing Sodik Mujahid dan Iskan Qolba Lubis. Menurut Sodik, masih ada catatan-catatan kecil dalam penyelenggaraan haji kali ini. Misalnya, petugas haji Inonesia lemah berkoordinasi, rumah makan masih jauh dari jangkauan jamaah, dan mutu catering kurang baik. “Masih ada kelemahan perencanaan. Misalnya, maktab yang jauh. Dan yang paling jauh adalah pada hari jelang haji atau muthawaf ifadhoh dimana jemputan sudah dihentikan,” ungkap Sodik.

Sementara itu, Iskan meilhat daya tawar penyelenggara haji Indonesia sangat lemah. Kalah dalam bernegosiasi dengan negara lain. “Jamaah haji kita paling besar, tapi ternyata daya tawar kita paling lemah. Ini perlu kita analisa,” keluhnya. Politisi PKS ini mencontohkan, berdasarkan kesepakatan Kemenag dan Komisi VIII, jamaah Indonesia 100 persen harus berada di markaziyah atau ring 1.

Tiba-tiba digeser begitu saja oleh jamaah Iran. Akhirnya, ada 18 persen tidak masuk ring satu. Akibatnya, jamaah Indonesia mendapat fasilitas yang tidak memadai. Selain jauh juga sarana gedung banyak yang rusak. Padahal, bayar biayanya sama. Ia mengusulkan, agar ke depan nomenklaturnya ada yang diubah. Di Indonesia mesti ada kementerian haji yang lepas dari Kemenag. Di negara lain ada kementerian haji. Inilah yang membuat daya tawarnya kuat.

Berita Terkait

Tinjau Penyelenggaraan Haji, ini Kesimpulan Timwas Haji DPR Tinjau Penyelenggaraan Haji, ini Kesimpulan Timwas Haji DPR
Soal Ekonomi Nasional, Fadli: Presiden Jangan Cuma Lihat Angka Soal Ekonomi Nasional, Fadli: Presiden Jangan Cuma Lihat Angka
Kunjungi Embarkasi Aceh, Ini Temuan Komisi IX DPR Kunjungi Embarkasi Aceh, Ini Temuan Komisi IX DPR

#DPR #haji #Fadli Zon #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar