Bamsoet Ungkap Testimoni Penting Dirdik KPK

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (arah.com/Haryanto)

Arah -  Pansus Hak Angket KPK meminta keterangan Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Pol. Aris Budiman pada 29 Agustus 2017 lalu. Ketua Komisi III DPR yang juga Anggota Pansus, Bambang Soesatyo mengungkapkan sejumlah testimoni yang menjadi catatan penting pihaknya.

Politisi Partai Golkar itu mengungkapkan, setidaknya ada 5 poin penting yang diungkap Aris. Yaitu:

1. Ada dugaan dan potensi penyalah gunaan kekuasaan oleh penyidik senior tertentu dan kelompoknya secara berkelanjutan yang mengancam eksistensi KPK sebagai lembaga penegak hukum yang bersih dan berwibawa. Keberadaan kelompok ini kerap mendominasi dan powerfull melampaui kewenangan komisioner.

2. Adanya Klik-klik atau kelompok tertentu yang kerap melakukan tindakan-tindakan di luar koridor hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan di KPK, terbukti nyata dan ada.

3. Rekaman yang diputar di dalam persidangan Miryam, diakui oleh Direktur Penyidikan secara tegas tidak utuh karena dipenggal-penggal dan secara sengaja ditayangkan sepotong-sepotong sehingga tidak menggambarkan fakta pemeriksaan yang sebenarnya. Yaitu, tidak benar jika ada informasi bahwa Dirdik KPK Aris Budiman bertemu anggota Komisi III DPR. Yang ada justru ada penyidik senior yang mendatangi rumah Miryam sebelum persidangan dan mendatangi rumah anggota DPR lainnya yang belakangan diketahui juga menjadi saksi e-KTP. Informasi ini menurut pengakuan Aris diperoleh dari salah seorang penyidiknya sesaat sebelum dirinya hadir memenuhi panggilan Pansus Hak Angket.

4. Terbukti nyata ada konflik internal yang tajam antara penyidik senior tertentu bersama kelompoknya yang selama ini mendominasi dan power full di KPK, dengan penyidik lainnya terutama yang berasal dari Polri. Kondisi ini harus segera diakhiri karena dapat mengganggu agenda pemberantasan korupsi dan rawan dibajak oleh kepentingan tertentu diluar kepentingan negara dan rakyat.

5. Banyaknya kasus yang mandek dan banyaknya orang yang sudah terlanjur ditersangkakan namun tidak juga di sidangkan atau dilimpahkan ke pengadilan hingga tahunan karena diduga minimnya alat bukti, mengkonfirmasi pernyataan Prof Romli di hadapan sidang Pansus Hak Angket KPK beberapa waktu lalu. Bahwa sedikitnya ada 26 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh kelompok penyidik tertentu tersebut, tanpa bukti awal permulaan yang cukup.

Baca Juga: Bamsoet: Perlu Koreksi, KPK Tak Solid Berantas Korupsi
Yasonna Laoly: Belum Ada Rencana Revisi UU KPK

Selain catatan penting di atas, Bamsoet juga berharap pimpinan KPK menyikapi dengan sangat serius apa yang dikemukakan oleh Presiden Kongres Advokat Indoensia (KAI), Indra Sahnun Lubis di Pansus Hak Angket KPK pekan lalu di DPR. Pimpinan KPK harus mampu menjawab pertanyaan tentang benar tidaknya sejumlah oknum penyidik KPK pernah meminjam uang Rp. 5 miliar untuk menjebak oknum pegawai Mahkamah Agung (MA) dalam operasi tangkap tangan (OTT). Dan hingga kini keberadaan uang tersebut tidak jelas.

"Reputasi KPK akan benar-benar hancur jika OTT dimaksud tidak murni sebuah kasus, melainkan hasil jebakan. Lebih hancur lagi jika uang pinjaman yang akan dijadikan barang bukti itu ternyata tidak pernah dikembalikan kepada pemiliknya," katanya melalui keterangan pers yang diterima arah.com, Minggu (3/9)

Menurutnya, masih ada pertanyaan berikutnya; apakah inisiatif meminjam uang itu diketahui atau dilaporkan ke pimpinan KPK atau tidak? Apakah Ketua KPK memberi wewenang kepada penyidik untuk meminjam uang dari orang yang sedang berperkara? Kalau inisiatif penyidik meminjam uang itu sebuah pelanggaran etika, apakah kasusnya pernah dibawa ke forum sidang DPP KPK? Sekali lagi, kalau kasus ini tidak dilaporkan atau tidak diketahui ketua dan para wakil ketua KPK, masalah subordinasi di komisi ini sudah sangat akut.

Bambang menilai, penyalahgunaan wewenang sudah sampai ke tahap sangat liar. Dan, ketika pimpinan tidak tahu apa-apa tentang kecenderungan ini, sama artinya kendali KPK tidak dalam genggaman ketua dan para wakil ketua, melainkan ada dalam genggaman ‘ketua bayangan’ atau meminjam istilah pengacara Jhonson Panjaitan disebut komisioner ke-6.

Isu tentang perilaku menyimpang oknum penyidik KPK pun tidak baru-baru amat. Bambang menyebut ada beragam versi isu yang menggambarkan penyidikan kasus korupsi ditunggangi oknum tertentu untuk melakukan tindakan tidak terpuji juga. Apakah isu-isu itu sekadar alibi untuk memojokan KPK, tentu saja perlu didalami oleh pimpinan KPK. Bukankah sudah ada dugaan kasus penyimpangan perilaku seperti yang diungkapkan oleh Indra Sahnun Lubis itu. Karena sudah menjadi pengetahuan masyarakat, KPK hendaknya tidak mendiamkan kasus uang pinjaman yang tidak dikembalikan itu.

"Lalu bagaimana cerita dan sanksi, ketika ada penyidik dan jaksa pagi-pagi sekali mendatangi rumah saksi Miryam dan rumah anggota DPR lain yang berpotensi menjadi saksi bahkan tersangka? Bukankah dalam UU tentang KPK itu pelanggaran berat dan masuk pidana? Apakah komisioner dan pengawas internal sudah melakukan langkah-langkah tegas dengan menggelar sidang etik?" tanya Bambang.

Direktur Penyidikan Brigjend Pol Aris Budiman, menurutnya bahkan sudah menyampaikan secara gamblang di sidang Pansus Hak Angket untuk KPK. Pertama, untuk kedatangan penyidik ke rumah Miryam sebenarnya sudah terungkap langsung oleh Miryam sendiri di pengadilan dan sudah menjadi fakta pengadilan.

Kedua, soal kedatangan penyidik ke rumah anggota DPR lainnya diperoleh Aris dari laporan seorang penyidik kepadanya sebelum dirinya datang ke Pansus Hak Angket DPR untuk KPK pekan lalu. Penyidik tersebut menurut Aris siap menyampaikan kesaksiannya di sidang etik internal KPK.

"Perlawanan beberapa penyidik terhadap Dirdik KPK sebagaimana diungkapkan Aris kepada Pansus Hak Angket DPR idealnya ditanggapi dengan sikap positif, bukan malah memusuhi Aris." Dalam konteks kepentingan yang lebih besar dan strategis, sesungguhnya ada aspek positif dari apa yang dikemukakan Aris, dan juga Indra Sahnun Lubis. Poin-poin yang dikemukakan keduanya patut diterima sebagai masukan untuk modal melakukan pembenahan.

Bambang menambahkan, semua elemen masyarakat, termasuk DPR, wajib mendukung KPK. Tetapi mendukung tanpa sikap kritis adalah sebuah kebodohan. Ibarat Cinta buta, yang bekerja hanya perasaan. Padahal, fakta seharusnya menyadarkan semua orang bahwa KPK itu dikendalikan oleh manusia biasa, bukan malaikat. Ketika wewenang dan kuasa dalam genggaman sudah sedemikian besar dalam genggaman manusia, akan muncul godaan untuk berperilaku menyimpang atau menyalahgunakan kekuasaan itu.

"Kalau ingin KPK semakin kuat dari waktu ke waktu, KPK harus dipaksa untuk makin terbuka, tidak anti kritik, pun tidak boleh anti perubahan. Percayalah, tidak ada yang ingin melemahkan KPK. Jadi, jangan terlalu cepat menuduh para pengritik KPK sebagai pihak yang ingin melemahkan KPK. Sikap seperti ini cengeng dan kekanak-kanakan," tambahnya.

Bambang menegaskan, Ketua dan para wakil Ketua KPK harus segera menetralisasi sepak terjang semua satuan kerja di KPK. Semua Satuan kerja harus kembali taat pada tugas pokok dan fungsi. Melawan atasan tidak boleh ditolerir lagi. Sebab, kalau dibiarkan seperti sekarang, akan tampil ‘ketua bayangan’ atau Komisioner ke-6 yang akan melahirkan benih-benih pembusukan dari dalam.

Berita Terkait

Bamsoet: Perlu Koreksi, KPK Tak Solid Berantas Korupsi Bamsoet: Perlu Koreksi, KPK Tak Solid Berantas Korupsi
Komisi III DPR Tak Terima Pernyataan Kapolri Tolak Jemput Miryam Komisi III DPR Tak Terima Pernyataan Kapolri Tolak Jemput Miryam
Pansus Duga Ada Potensi Penyalahgunaan Wewenang di Tubuh KPK Pansus Duga Ada Potensi Penyalahgunaan Wewenang di Tubuh KPK

#DPR #Bambang Soesatyo #pansus KPK #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar