DPR Minta Pemerintah Segera Selesaikan Polemik Impor Senjata

Sejumlah anggota TNI mengawasi senjata impor jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46mm berikut amunisinya, yang tiba di terminal cargo Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (29/9). (Foto: istimewa)

Arah -  Komisi I DPR RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, untuk segera menyelesaikan polemik impor senjata api kombatan ke instansi non militer.

Istilah senjata api kombatan mengacu pada persenjataan di tingkat perorangan hingga regu yang bisa dipergunakan untuk keperluan pertempuran oleh militer.

"Komisi I DPR mendorong pemerintah via Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan segera tuntaskan soal kesimpang-siuran impor senjata api kombatan ke instansi non militer. Dan perlu ditata kembali sesuai aturan," kata anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi, di Jakarta.

Baca Juga: Beragam Khasiat Jahe, Salah Satunya Bikin Awet Muda
Pengamat Sebut Impor Senjata oleh Brimob, Legal

Dia mengatakan, hal ini perlu ditata kembali sesuai aturan, sebagaimana dalam UU Nomor 12/1951, Instruksi Presiden Nomor 9/1976 tentang Pengawasan Senjata Api, Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7/2010 tentang Perizinan, Pengawasan & Pengendalian Senjata Api Di Luar Kementerian Pertahanan dan TNI.

Rizaldi menilai perlu diinisiasi nota kesepahaman antara TNI dengan 12 instansi non-militer yang dapat menggunakan senjata. "Hal itu agar senjata kombatan tidak dimiliki instansi selain TNI; misalnya spesifikasinya penggerak kombinasi mekanik dan gas," ujarnya.

Senjata impor jenis Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46mm berikut amunisinya tiba di terminal cargo Bandara Soekarno-Hatta, Jumat (29/9). (Foto: istimewa)

Selain itu menurut dia spesifikasi senjata kombatan perorangan TNI yaitu mampu dipakai untuk tembakan tunggal, semi otomatis (rentetan hingga tiga  peluru), dan otomatis rentetan. Jarak tembak efektif di atas 100 meter, kaliber laras 5.56 ke atas, peluru tajam, dan peluru tajam inti baja.

Sebelumnya beredar informasi, ada 280 senjata yang ditahan Badan Intelijen Strategis TNI, yaitu senjata dari pabrikan Arsenal, Bulgaria, dari jenis dan tipe Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) kaliber 40x46 milimeter, dan 5.932 amunisi.

Kepala Divisi Humas Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Setyo Wasisto, membenarkan informasi yang menyebutkan senjata yang berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah milik salah satu instansi Kepolisian Indonesia.

Menurut dia, pengadaan senjata tersebut semuanya sudah sesuai dengan prosedur, mulai dari perencanaan dan proses lelang.

"Kemudian proses berikutnya ditinjau staf Irwasum dan BPKP. Sampai dengan pengadaannya dan pembeliannya pihak ketiga dan proses masuk ke Indonesia dan masuk ke Pabean Soekarno-Hatta," ujarnya.

Namun Setyo membantah penahanan tersebut karena pengadaan ini sudah diketahui Komandan Korps Brigade Mobil Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Murad Ismail, dan BAIS TNI. 

Berita Terkait

Penambahan Anggota DPR Diyakini Tak Akan Bebani Negara Penambahan Anggota DPR Diyakini Tak Akan Bebani Negara
DPR Nilai Pembelian Senjata oleh BIN Tak Langgar Aturan DPR Nilai Pembelian Senjata oleh BIN Tak Langgar Aturan
Pengamat Sebut Impor Senjata oleh Brimob, Legal Pengamat Sebut Impor Senjata oleh Brimob, Legal

#Anggota DPR RI #Impor #Jakarta #Kontak senjata #Senjata api #DPR

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar