MA: Hakim Agung yang Terima Suap Bisa Dipecat

Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi memberikan keterangan terkait pencekalan Sekjen MA Nurhadi ke luar negeri yang diajukan KPK di Gedung MA, Jakarta, Jumat (22/4). MA mengaku belum mendapatkan pemberitahuan tentang pencekalan terhadap Nurhadi terkait penyidikan dugaan kasus suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Antara Foto/Wahyu Putro A)

Arah -  Juru Bicara Mahkamah Agung Suhadi mengatakan pembinaan Hakim sudah dilakukan secara terus menerus serta terjadwal. Ditambah lagi, saat ini Hakim juga mengikuti berbagai kegiatan pelatihan di MA agar terhindar dari perilaku suap.

"Pembinaan Hakim itu terus menerus baik yang bersifat proporsional maupun non proporsional. Tidak hanya itu, adanya pendidikan ESQ yang menyangkut kerohanian para Hakim sudah dilakukan oleh Badan Diklat MA," ujar Jubir Mahkamah Agung Suhadi di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (25/5/2016).

Suhadi menampik jika upah Hakim yang rendah menjadi salah satu faktor kasus suap merebak di lingkungan institusi hukum peradilan di Indonesia.

"Upaya peningkatan gaji hakim sudah dilakukan atau yang sering kita dengar remunerasi, bahkan MA yang relatif terlebih dahulu menerima remunerasi dari Departemen Keuangan," sebut Suhadi, saat dicecar pertanyaan oleh media.

Menurutnya, kasus suap menyeruak bukan karena persoalan gaji melainkan moral hakim itu sendiri yang menyimpang dalam melakukan tugasnya.

"Ya, saya kira itu bukan alasan utama. Berapapun gaji itu jika ada maksud melanggar sumpah jabatan, ya percuma. Saya menganggap gaji akan selalu kurang," tegas Suhadi.

Selanjutnya, dia mengatakan untuk mencegah perilaku suap kepada Hakim, Mahkamah Agung memastikan akan menjatuhkan hukuman ringan, sedang, berat sampai dengan pemecatan kepada yang bersangkutan.

Sebelumnya, dijelaskan bahwa jika Hakim tersangkut masalah suap maka akan dijerat Pasal6 UU Nomor 31 tahun 1991 juncto Nomor 20 Tahun 2001 yang menatakan Hakim atau Advokat yang menerima suap diatur tersendiri mengenai hukuman dan tindak pidana, khusus untuk Hakim atau Advokat, tambahnya. (Restu Saputra)

Berita Terkait

Deretan Hakim dan Panitera yang Berurusan dengan KPK             Deretan Hakim dan Panitera yang Berurusan dengan KPK
Hakim MA: Sistem Peradilan Kita Tidak Segawat yang Diberitakan Hakim MA: Sistem Peradilan Kita Tidak Segawat yang Diberitakan
APPTHI Usulkan Lembaga Eksaminasi Kritisi Putusan Hakim APPTHI Usulkan Lembaga Eksaminasi Kritisi Putusan Hakim

#Mahkamah Agung #Suap Hakim #Kasus Suap #Hakim #Hakim Agung

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar