Deretan Hakim dan Panitera yang Berurusan dengan KPK

Ilustrasi Gedung KPK

Arah - Penangkapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu Janner Purba menambah deretan hakim yang harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Janner telah ditetapkan sebagai tersangka suap dan ditahan KPK.

Penangkapan Janner hanya berselang satu bulan dari penangkapan panitera/sekretaris PN Jakarta Pusat Edy Nasution yang diduga terkait penerimaan suap pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK).

Berikuf daftar pejabat pengadilan yang harus berurusan dengan KPK tahun 2005-2016 seperti dikutip Antara:

1. Ketua Pengadilan Negeri (PN) Kepahiang sekaligus hakim tipikor Janner Purba, kasus penerimaan suap untuk mempengaruhi putusan terkait kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu

2. Hakim ad hoc PN Bengkulu Toton, kasus penerimaan suap untuk mempengaruhi putusan terkait kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu.

3. Panitera PN Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin kasus penerimaan suap untuk mempengaruhi putusan terkait kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu.

4. Panitera PTUN Medan Syamsir Yusfan, penerimaan suap terkait penanganan perkara permohonan pengujian kewenangan kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

5. Hakim PTUN Medan Amir Fauzi, penerimaan suap terkait penanganan perkara permohonan pengujian kewenangan kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

6. Hakim PTUN Medan Dermawan Ginting, penerimaan suap terkait penanganan perkara permohonan pengujian kewenangan kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

7. Ketua Majelis Hakim PTUN Medan Tripeni Irianto Putro, penerimaan suap terkait penanganan perkara permohonan pengujian kewenangan kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat Pasti Seferina Sinaga, kasus penerimaan suap terkait penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Tahun 2015.

9. Hakim Ad Hoc Pengadilan Tipikor pada PN Bandung Ramlan Comel, kasus penerimaan suap terkait penyimpangan dana bantuan sosial Pemerintah Kota Bandung di Pengadilan Negeri Bandung dan Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

10. Pelaksana tugas (Plt) Panitera Muda Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung/panitera pengganti PN Bandung Ike Wijayanto, kasus tindak pidana pencucian uang.

11. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung Jawa Barat Setya Budi Tejocahyono, kasus penerimaan suap terkait penanganan perkara korupsi penyimpangan dana bantuan sosial (bansos) Kota Bandung.

12. Mantan hakim ad-hoc Tindak Pidana Korupsi Asmadinata, kasus penerimaan suap dalam penanganan korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas DPRD kabupaten Grobogan.

13. Mantan hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Semarang Pragsono, kasus penerimaan suap dalam penanganan korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas DPRD kabupaten Grobogan.

14. Hakim Adhoc Tipikor pada PN Semarang Kartini Juliana Marpaung, kasus penerimaan suap terkait dengan penanganan perkara korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas DPRD kabupaten Grobogan Tahun 2013.

15. Hakim Adhoc Tipikor pada PN Pontianak Heru Kusbandono, kasus penerimaan suap dalam penanganan korupsi penyimpangan anggaran pemeliharaan mobil dinas DPRD kabupaten Grobogan.

16. Hakim pada PN Pusat Syarifuddin, kasus penerimaan suap terkait penanganan perkara penjualan aset PT. Skycamping Indonesia (dalam pailit).

17. Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Imas Diansari, suap perkara yang ditanganinya

18. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ibrahim, kasus penerimaan suap terkait kasus DL Sitorus.













Berita Terkait

APPTHI Usulkan Lembaga Eksaminasi Kritisi Putusan Hakim APPTHI Usulkan Lembaga Eksaminasi Kritisi Putusan Hakim
Memburu 'Perantara Kasus' di MA, KPK Surati MA Memburu 'Perantara Kasus' di MA, KPK Surati MA
MA: Hakim Agung yang Terima Suap Bisa Dipecat MA: Hakim Agung yang Terima Suap Bisa Dipecat

#Suap Hakim #Kasus Suap #Janner Purba #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #Komisi Yudisial (KY) #Mahkamah Agung

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar