Ketua KPK Usulkan Cara Mereformasi MA

Ketua KPK Agus Rahardjo (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua Laode Syarif (kiri) dan Saut Situmorang (kanan), Jamintel Kejaksaan Agung Adi Toegarisman (kedua kanan) memberikan keterangan pers mengenai operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (1/4). (Antara/Akbar Nugroho Gumay)

Arah - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan lima tersangka kasus dugaan suap untuk mempengaruhi putusan terkait kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan honor Dewan Pembina Rumah Sakit Umum Daerah Bengkulu. Salah satu tersangka adalah Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang, Bengkulu Janner Purba.

Dengan terbongkarnya kasus tersebut, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap ada reformasi mendasar di Mahkamah Agung (MA).

"Kalau kita memikirkan ini masalah negara, masalah kita bersama, ya mari kemudian teman-teman DPR ketemu dengan presiden untuk melakukan reformasi secara mendasar di MA karena kejadiannya terlalu banyak. Kalau kejadian seperti itu kan seperti kita bilang itu gunung es kan? Berarti kan banyak sekali," ujarnya di Jakarta, seperti dilansir Antara, Kamis (26/5/2016).

Reformasi MA, lanjut Agus, harus dilakukan dengan membuat sistem rekrutmen dan rotasi hakim yang transparan.

"Dari sisi pendapatan gaji rasanya dengan kemampuan negara hari ini rasanya sudah cukup. Tapi kok mereka masih melakukan itu? Itu berarti kan mengenai rekrutmen hakim, mengenai rotasi, mutasi, mengenai penanganan perkara yang harus lebih transparan. Itu kan penting ya kan? Bagaimana kasus setelah diputuskan kemudian segera diketahui oleh yang berkasus, yang berperkara," kata Agus.

KPK ke depannya akan menggandeng lebih banyak pihak untuk mendorong transparansi MA.

"Karena dorongannya dari luar kurang. Oleh karena itu KPK akan mencoba minta banyak pihak untuk duduk bersama membicarakan ini," jelas Agus.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan lima orang tersangka yaitu Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang sekaligus hakim tindak pidana korupsi (Tipikor) Janner Purba, hakim ad hoc PN kota Bengkulu Toton, panitera PN Kota Bengkulu Badaruddin Amsori Bachsin alias Billy, mantan Kepala Bagian Keuangan rumah sakit Muhammad Yunus Syafri Syafii, mantan Wakil Direktur Umum dan Keuangan RS Muhammad Yunus Edi Santroni.

Berita Terkait

Deretan Hakim dan Panitera yang Berurusan dengan KPK             Deretan Hakim dan Panitera yang Berurusan dengan KPK
KPK Masih Dalami Kasus Suap Ketua PN Kepahiang KPK Masih Dalami Kasus Suap Ketua PN Kepahiang
Ketua PN Kepahiang Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Suap Ketua PN Kepahiang Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Suap

#Suap Hakim #Kasus Suap #Ketua PN Kepahiang #Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) #Komisi Yudisial (KY)

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar