Ini Penyebab Kenaikan Dana Haji

Wakil Presiden Jusuf Kalla

Arah -  Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan usulan kenaikan dana haji disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Arab Saudi ingin meningkatkan ekonomi sehingga menerapkan biaya pajak bagi jemaah yang menjalankan ibadah haji.

"Sekarang Saudi ingin memperbaiki ekonominya, tidak lagi tergantung kepada minyak saja, maka mereka sudah mulai bayar pajak, PPN (pajak pertambahan nilai) dan sebagainya, sehingga biaya haji itu naik," kata Wapres Kalla ketika memberikan keterangan pers di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (23/1).

Rencana kenaikan biaya haji tersebut disebabkan oleh penerapan pajak untuk biaya sejumlah pelayanan, yang selama ini tidak dikenakan pajak, seperti pembuatan visa, katering, hotel, bahan bakar pesawat dan akomodasi selama jemaah di Arab.

"Biaya haji itu naik bukan karena biaya pokoknya naik, tetapi karena pajak yang dikenakan kepaada 'service' di sana termasuk visa, kan musti bayar visa, dan juga katakanlah sewa bus, pajak lima persen dan macam-macam," jelasnya.

[baca_juga]

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan Pemerintah masih menghitung kenaikan biaya haji dan umroh pasca penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar lima persen oleh pemerintah Arab Saudi sejak 1 Januari 2018.

"Sejak Januari tahun 2018 ini memang pemerintah Arab Saudi menerapkan pajak bagi semua warganya termasuk warga negara asing, siapa pun itu diberlakukan sama terkait dengan semua barang, makanan, minuman, pelayanan semua bentuk retribusi itu dikenakan lima persen tidak terkecuali umroh dan haji. Karena itu sudah bisa diperkirakan biaya umroh dan haji bisa mengalami penyesuaian kenaikan lima persen ini," kata Lukman.

Selain menghitung besaran haji dan umroh akibat penerapan PPN dari pemerintah Arab Saudi, Kemenag saat ini juga menyiapkan sejumlah regulasi sebagai harga acuan/referensi pelaksanaan umroh agar masyarakat aman dan nyaman saat melaksanakan ibadah.

Salah satu besaran yang diusulkan adalah Rp20 juta per orang mengacu pada Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang sudah disepakati oleh Himpunan Penyelenggara Haji dan Umrah (Himpuh).

Berita Terkait

Wapres: First Travel Wajib Kembalikan Uang Jamaah Wapres: First Travel Wajib Kembalikan Uang Jamaah
Wapres Soroti Situs Rumah Tua Cimanggis Wapres Soroti Situs Rumah Tua Cimanggis
JK: Indonesia Tawarkan Pelatihan Pasukan Perdamaian PBB JK: Indonesia Tawarkan Pelatihan Pasukan Perdamaian PBB

#wapres #Wapres Jusuf Kalla #Korupsi Dana Haji #haji #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar