KPU Diminta Penuhi Hak Pilih WNI yang Pergi ke Luar Negeri

Badan Pengawas Pemilu (Dok.Bawaslu)

Arah - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pemerintah mengatur secara teknis pemilih yang terkonsentrasi dalam satu lokasi, seperti lembaga pemasyarakatan (lapas), rumah sakit dan lembaga pendidikan. Hal itu untuk semakin menjamin hak pilih dalam Pemilu 2019.

“Bawaslu menyampaikan rekomendasi kepada KPU dan pemerintah untuk mengatur secara teknis pemilih yang terkonsentrasi dalam satu lokasi di antaranya pemilih di lapas, RS dan lembaga pendidikan. Aturan ini untuk mengantisipasi ketersediaan surat suara di setiap TPS,” ujar Kepala Biro Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu Bawaslu La Bayoni di Jakarta. 

Rekomendasi tersebut merupakan hasil Rapat Koordinasi Nasional Persiapan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu 2019. Bawaslu menekankan, KPU harus menjelaskan terkait pemilih yang telah terdaftar di Daftar Pemilih tetap (DPT) namun pindah domisili dengan kepemilikan KTP baru untuk menghindari mobilisasi pemilih.

Selanjutnya, Bawaslu merekomendasikan KPU mencantumkan nomor induk kependudukan (NIK) pada DPT luar negeri (DPT LN). Dengan demikian, tidak ada pemilih, terutama yang berdomisili di daerah perbatasan, baik di wilayah NKRI maupun luar negeri yang memberikan suara lebih dari satu kali.

Untuk memenuhi hak pilih WNI yang pergi ke luar negeri pada hari pemungutan suara, Bawaslu merekomendasikan agar KPU memfasilitasinya dengan prosedur pindah memilih atau mendafarkannya dalam DPTB Luar Negeri.

Baca Juga: 'Mantan Terindah' Ajak Pemilih Datangi TPS pada 17 April
Demi Pemilu Damai, Kakek Ini Rela Jalan Kaki 549 Kilometer

Kepada Bawaslu Provinsi, Bawaslu memerintahkan untuk memutakhirkan indikator Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 dan penyusunan TPS rawan. Bawaslu juga meminta Bawaslu Provinsi meningkatkan koordinasi dan supervisiA pelaksanaan teknis pemutakhiran IKP dan TPS rawan tersebut.

“Peningkatan koordinasi dan supervisi dapat dilakukan dengan Surat Edaran dan Rapat koordinasi di tingkat provinsi,” lanjut La Bayoni seperti dilansir situs Bawaslu, ,Selasa (5/3/2019) .

Bawaslu telah menggelar Rakornas Persiapan Pengawasan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Suara dalam Pemilu 2019, Senin (4/3/2019) hingga Rabu (4/3/2019). Selain Ketua dan Anggota Bawaslu, turut menjadi narasumber dalam rapat tersebut, Anggota KPU dan Anggota Komisi II DPR.

Berita Terkait

DPS Pilkada Sumut Ditetapkan 9.202.967 Pemilih DPS Pilkada Sumut Ditetapkan 9.202.967 Pemilih
DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang DPR Setujui Perppu Ormas Jadi Undang-Undang
DPR Ingin Anggota KPU jadi 11 Orang DPR Ingin Anggota KPU jadi 11 Orang

#Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) #kpu #Pemerintah #wni #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar