Tantangan Pemerintah Membuat Aturan e-Commerce

Ilustrasi e-commerce (Pxhere)

Arah - Pertumbuhan usaha sektor e-commerce di Indonesia cukup pesat. Karena itu pemerintah menganggap perlu adanya aturan untuk perdagangan elektronik ini. 

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita sepakat dengan pentingnya aturan untuk e-commerce. Namun penerbitan aturan e-commerce harus melalui pengkajian sehingga tidak malah membuat perkembangannya terhenti.

"Itu menjadi concern kita. Tapi jangan sampai menjadi preseden yang tidak baik," ujar Mendag di Jakarta.

Enggar mengakui barang yang diperjualbelikan di marketplace masih didominasi produk impor, terutama produk dari Cina. Padahal, seharusnya marketplace bisa menjadi wadah strategis untuk mempromosikan produk UMKM.

Baca Juga: Genjot Mobil Listrik, Skema PPnBM Diusulkan Diubah
OJK Dorong Fintech Beri Kontribusi Perekonomian Nasional

Dikatakan Enggar, Kemendag masih berkordinasi dengan pihak terkait. Di sisi lain, aturan mengenai marketplace masih melihat perkembangan kebijakan World Trade Organization (WTO).

"Harusnya tahun ini (aturan e-commerce). Masih ada persoalan, posisi kita di WTO mengenai e-commerce menjadi persoalan sendiri. Mesti kita lihat perkembangan itu. Jadi jangan kita mengeluarkan satu PP nanti berbeda dengan dunia," pungkasnya.

Berita Terkait

Anak Presiden Jokowi Dagang Jas Hujan di Situs E-commerce Anak Presiden Jokowi Dagang Jas Hujan di Situs E-commerce
Kenalkan Prelo, e-commerce yang Jual Produk Asli Alias Anti KW Kenalkan Prelo, e-commerce yang Jual Produk Asli Alias Anti KW
Tren 'Marketplace' Diperkirakan Bakal Surut 10 Tahun ke Depan Tren 'Marketplace' Diperkirakan Bakal Surut 10 Tahun ke Depan

#e-commerce #Kementerian Perdagangan #online shop #bisnis online #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar