Revisi UU PIHU Segera Disahkan, Ini Bedanya dengan UU Lama

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). (dpr.go.id)

Arah - Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang diubah penamaannya menjadi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU), akan disahkan pada Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (28/3/ 2019). Jika di UU lama hanya mengatur tentang haji, setelah revisi diatur pula tentang umroh.

"UU ini juga memberikan kepastian jamaah terlayani dengan baik. Penindakan pidana kepada biro travel juga diatur secara jelas, sehingga memberikan kepastian hukum kepada para jemaah," ujar Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima pengurus Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), di ruang kerja Ketua DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Ketua DPR menjelaskan, dalam UU PIHU juga diatur adanya prioritas kepada jemaah Haji difabel dan lansia yang berusia di atas 65 tahun. Ada juga ketentuan jika calon jemaah Haji meninggal dunia, terdapat pelimpahan porsi keberangkatan dan daftar tunggu kepada anggota keluarga yang menggantikan.

“Karena menyesuaikan dengan kuota Haji yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia yang kadang berubah setiap tahunnya, maka mekanisme keberangkatan jemaah Haji ditentukan Keputusan Menteri Agama, tidak spesifik diatur dalam UU. Namun DPR RI selalu menekankan kepada Kementerian Agama agar memperbaiki pola penyusunan daftar tunggu, sehingga ada standar baku keberangkatan jamaah haji menggadopsi pola first in, first out," jelasnya.

Baca Juga: Target Pembangunan Klinik Kesehatan Haji di Madinah Rampung Mei
Indonesia Pangsa Pasar Menjanjikan untuk Jamaah Haji dan Umrah

Dilansir dpr.go.id, mengingat besarnya jumlah jemaah haji Indonesia, yang pada tahun 2019 saja kuotanya 221.000, Bamsoet mendorong IPHI menghimpun potensi ekonomi keumatan yang bisa dimaksimalkan. Misalnya dengan membuat usaha bersama berupa minimarket yang menyediakan kebutuhan sembako, maupun membuat jaringan usaha yang bisa menggerakan roda ekonomi nasional.

"IPHI tak hanya berperan dalam proses keberangkataan Haji saja, melainkan juga pembinaan usai para jemaah pulang ke Indonesia. Usai melaksanakan ibadah Haji, ukhuwah persaudaraan antar sesama jemaah biasanya akan sangat kuat sekali. Sayang jika tidak dikembangkan untuk memaksimalkannya bagi kebaikan umat," paparnya.

Berita Terkait

DPR RI Singgung Pemberitaan Media Bersifat Partisan DPR RI Singgung Pemberitaan Media Bersifat Partisan
Penambahan Anggota DPR Diyakini Tak Akan Bebani Negara Penambahan Anggota DPR Diyakini Tak Akan Bebani Negara
Demi Kebanggaan Bangsa, Indonesia Perlu Punya Hotel Haji di Arab Demi Kebanggaan Bangsa, Indonesia Perlu Punya Hotel Haji di Arab

#Kemenag #DPR RI #Jemaah Haji #Ibadah Haji #Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar