Laksanakan Putusan MK, Perekaman KTP el Bisa pada Hari Libur

Perekaman KTP-elektronik. (Dok.Kemendagri)

Arah - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) menginstruksikan unit pelayanan administrasi kependudukan di daerah tetap melakukan pelayanan di hari Sabtu, Minggu, dan hari libur lainnya.

Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) dan Surat Keterangan (Suket) Pengganti KTP-el merupakan syarat wajib bagi pemilih di Pemilu Serentak 2019,

“Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses perekaman KTP-el terus berlangsung sehingga penduduk wajib KTP-el bisa segera mendapatkan KTP-elnya,” ujar Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam siaran persnya Jumat (29/3/2019).

Zudan mengatakan telah menandatangani surat edaran yang ditujukan kepada gubernur, bupati dan walikota agar mengatur proses pelayanan di hari libur dengan segera, sehingga masyarakat dapat langsung terlayani.

Dukcapil akan lebih pro-aktif melakukan jemput bola untuk menjangkau masyarakat yang memiliki kesulitan akses pada kantor Dukcapil untuk melakukan perekaman KTP-el.

“Ini semua dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan yang seluas-luasnya pada masyarakat dan dalam rangka melaksanakan putusan MK,” tegas Zudan.

Baca Juga: Debat Capres Diharapkan Jadi Referensi Publik Gunakan Hak Pilih
Kampanye Terbuka dan Masa Tenang, Bawaslu Awasi Politik Uang

Di sisi lain, Zudan meminta masyarakat pro-aktif melakukan perekaman KTP-el. Pasalnya, putusan MK itu bersifat final dan mengikat masyarakat, penyelenggara Pemilu, termasuk mengikat Dukcapil.

Menurut Zudan, saat ini sudah 98 persen wajib KTP-el sudah merekam, hanya tersisa 2 persen yang belum merekam. Jumlah yang 2 persen ini wajib melakukan perekaman agar bisa mencoblos.

“Bila masyarakat ini merekam, pasti suket diterbitkan, dalam hal KTP-el nya sudah status print ready record, maka KTP-elnya langsung dicetakkan,” ucap Zudan.

MK memutuskan KTP-elektronik dan Surat Keterangan (Suket) Pengganti KTP-el merupakan syarat wajib bagi pemilih di Pemilu Serentak 2019. Putusan ini diketok setelah sebelumnya diajukan permohonan uji materi pada Pasal 348 ayat (9) UU 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terutama yang terkait dengan penggunaan KTP-el sebagai syarat untuk mencoblos.

Berita Terkait

Kepala Daerah Diimbau Tak ke Luar Negeri Sepanjang April Kepala Daerah Diimbau Tak ke Luar Negeri Sepanjang April
KIni Pantau Sengketa Pemilu Bisa Lewat Click MK KIni Pantau Sengketa Pemilu Bisa Lewat Click MK
Bawaslu Catat 6455 Pelanggaran Pemilu Termasuk Pidana Bawaslu Catat 6455 Pelanggaran Pemilu Termasuk Pidana

#Pemilu 2019 #pilpres 2019 #E-KTP (KTP Elektronik) #Kemendagri #Putusan Uji Materi #Mahkamah Konstitusi #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar