Pelaporan LHKPN Bisa Bantu Cegah Korupsi

KPK mengumumkan kepatuhan LHKPN anggota legislatif. (Foto:KPK)

Arah - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) anggota legislatif di tingkat DPRD Provinsi, DPR Pusat, DPD dan MPR.

Menurut Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Senin (8/4/2019), per 8 April 2019, tingkat kepatuhan LHKPN para anggota legislatif 69,09%. Rinciannya, MPR sebesar 75%, DPR Pusat 63,82%, DPD mencapai 77,27%, serta DPRD sebesar 69,2%.

“Secara keseluruhan, KPK mengapresiasi peningkatan kepatuhan ini,” ujar Saut.

Selain itu, KPK juga mengapresiasi 99 DPRD Provinsi yang tingkat kepatuhannya 100%. Di antaranya DPRD Lebak, DPRD Pekalongan, DPRD Marauke, dan DPRD Poso. Masyarakat bisa memantau tingkat kepatuhan LHKPN melalui situs www.kpk.go.id/id/pantau-lhkpn.

Baca Juga: 17 April 2019 Ditetapkan Sebagai Hari Libur Nasional
Jelang Pilpres, Jumlah Konten Hoaks Terus Meningkat

KPK bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) sepakat untuk mendorong politik berintegritas melalui Pemilihan Umum 2019. Caranya, dengan mengeluarkan regulasi yang mewajibkan setiap calon anggota legislatif melaporkan LHKPN paling lambat 7 hari setelah ditetapkan KPU sebagai calon terpilih.

“Kita sepakati dengan KPU, bahwa tidak akan ada yang dilantik kalau tidak ada LHKPN-nya” jelasnya.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan kepatuhan LHKPN bisa menjadi salah satu upaya mencegah korupsi.

“Saya pikir ini bisa jadi salah satu cara untuk antisipasi atau pencegahan tindak pidana korupsi” katanya.

Arief mengimbau, para kandidat sebaiknya melaporkan LHKPN sejak sekarang, agar tidak terjadi ‘banjir’ LHKPN dari 20.528 calon terpilih.

“Jadi ketika telah dinyatakan KPU sebagai calon terpilih, maka tidak ada lagi beban terburu-buru untuk menyampaikan LHKPN” pungkasnya.

Berita Terkait

Gelar Debat Capres, KPU Gandeng KPK Gelar Debat Capres, KPU Gandeng KPK
Pemilu di Luar Negeri, Pemilih Terbesar di KBRI Kuala Lumpur Pemilu di Luar Negeri, Pemilih Terbesar di KBRI Kuala Lumpur
Tak Terlibat Bukan Berarti Anak Tak Boleh Tahu Pemilu Tak Terlibat Bukan Berarti Anak Tak Boleh Tahu Pemilu

#Pemilihan Legislatif #kpk #kpu #Pemilu 2019 #pilpres 2019 #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar