Muhammadiyah Imbau Sengketa Pemilu Diselesaikan Konstitusional

Pemilu serentak 2019 (kpu.go.id)

Arah - Pemilihan Umum Serentak 2019 akan digelar pada 17 April 2019 mendatang. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau warganya untuk menggunakan hak pilih serta berpartisipasi aktif dalam proses dan pelaksanaan Pemilu 2019.

Hal senada juga diserukan PP Muhammadiyah kepada seluruh warga negara yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak politiknya dengan penuh tanggung jawab, cerdas, menjaga persatuan, menjunjung tinggi moralitas, toleransi, dan kesantunan.

Penting untuk menjauhi politik uang dan segala transaksi yang dilarang agama, moralitas, dan hukum yang berlaku. Semua pihak diharapkan menciptakan ketertiban dan kedamaian baik pada masa pemilihan maupun sesudahnya.

PP Muhammadiyah mendukung sepenuhnya pelaksanaan Pemilu 2019 yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Semua pihak diharapkan dapat melakukan peran dan fungsi masing-masing dan saling bekerjasama untuk menyukseskan pemilu.

Selama masa tenang, semua pihak harus mematuhi ketentuan serta tidak melakukan pergerakan atau aktivitas politik apapun yang dapat mengganggu ketenangan serta mencederai proses Pemilu. Media sosial dan media massa diharapkan ikut menciptakan suasana kondusif dan harmoni serta terhindar dari penyebaran berita hoaks, perseteruan, dan hal-hal yang dapat memanaskan situasi.

Kepada Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan institusi terkait, PP Muhammadiyah meminta agar bekerja profesional, netral, terpercaya, jujur, dan adil untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat memilih secara bebas, aman, rahasia, dan terpenuhi hak politiknya.

Baca Juga: Dewan Pers Sambut Baik Keberadaan Satgas Penanganan Berita Bohong
Jelang Pilpres, Jumlah Konten Hoaks Terus Meningkat

Penyelenggaraan Pemilu harus berjalan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggaraan Pemilu yang seksama dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan konstitusional akan menjawab kritik sebagian masyarakat yang meragukan kompetensi dan independensi.

Apabila terjadi sengketa Pemilu, PP Muhammadiyah menyarankan agar diselesaikan secara konstitusional dan menghindari usaha mobilisasi massa, provokasi, dan aksi politik yang dapat menimbulkan ketegangan, konflik horizontal maupun vertikal, dan anarki yang merugikan kehidupan bersama. 

Berita Terkait

Debat Kelima Capres Usung Persatuan dan Perdamaian Debat Kelima Capres Usung Persatuan dan Perdamaian
Bawaslu Berikan Akreditasi 51 Lembaga Pemantau Pemilu Bawaslu Berikan Akreditasi 51 Lembaga Pemantau Pemilu
Ingat, Peserta Pemilu Dilarang Lakukan Ini di Masa Tenang Ingat, Peserta Pemilu Dilarang Lakukan Ini di Masa Tenang

#Muhammadiyah #Pemilu 2019 #Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) #pilpres 2019 #kpu #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar