Kuota Haji Tambah 10.000, Kemenag Bahas dengan DPR

Grafis Rencana Perjalnan Haji 1440H/2019M (Humas Kemenag)

Arah - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan tambahan 10 ribu kuota haji dari Pemerintah Arab Saudi sudah masuk dalam sistem e-Hajj Saudi. Sebagai tindak lanjut, Kemenag akan segera melakukan pembahasan dengan DPR RI.

Menurut Menag, pembahasan dengan DPR dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) perlu segera dilakukan karena penambahan kuota yang berimplikasi pada sejumlah hal yang kompleks.

Pertama, Kemenag bersama DPR telah menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M dengan skema kuota 221 ribu, terdiri dari 204 ribu jemaah haji reguler dan 17 ribu jemaah haji khusus. Rata-rata BPIH untuk jemaah haji reguler tahun ini, Rp35.235.602 atau setara 2,481 dollar AS.

Artinya untuk 10 ribu jemaah baru sebagai tambahan kuota diperlukan tambahan biaya tak kurang dari Rp346 miliar. Selain itu, penambahan kuota juga berdampak pada penambahan sekitar 25 kloter baru dan penambahan sekitar 125 petugas kloter sehingga perlu dibahas kembali hal-hal yang terkait dengan sumber biayanya.

Kedua, penambahan kuota akan mempengaruhi proses penyiapan dokumen dan manasik jemaah haji. Apalagi, proses penerbitan visa saat ini mempersyaratkan rekam biometrik yang saat sedang berjalan dan di sejumlah daerah sudah hampir selesai.

Sementara di luar negeri, hampir seluruh pengadaan layanan akan terdampak. Proses pengadaan yang semestinya sudah hampir final, berarti harus ditambah, dan itu bukan hal mudah. Terkait akomodasi di Madinah misalnya, saat ini hampir seluruh hotel di kawasan Markaziah (jarak terdekat Masjid Nabawi), sudah penuh.

Baca Juga: Quick Count Baru Bisa Dipublikasikan Pukul 15.00 WIB
Menko Polhukam Ingatkan Jangan Ada Pawai Sebelum Pengumuman Resmi

“Penambahan kuota tentu akan menambah kebutuhan hotel yang saat ini sudah banyak dipesan oleh berbagai negara, termasuk Indonesia,” papar Menag.

Untuk akomodasi di Makkah, Menag menjelaskan, penambahan kuota akan berdampak pada sistem zonasi. Sistem ini baru diterapkan tahun ini. Jemaah haji Indonesia akan ditempatkan pada tujuh wilayah, berdasarkan kelompok embarkasi sebagai berikut:

1. Syisyah: Embarkasi Aceh (BTJ), Medan (KNO), Batam (BTH), Padang (PDG), dan Makassar (UPG)
2. Raudhah: Embarkasi Palembang (PLM) dan Jakarta – Pondok Gede (JKG)
3. Misfalah: Embarkasi JakartaBekasi (JKS)
4. Jarwal: Embarkasi Solo (SOC)
5. Mahbas Jin: Embarkasi Surabaya (SUB)
6. Rei Bakhsy: Embarkasi Banjarmasin dan Balikpapan
7. Aziziah: Embarkasi Lombok (LOP)

“Penyediaan akomodasi di Makkah yang saat ini sedang berjalan, sudah hampir final dengan skema zonasi. Karenanya, kemungkinan besar, khusus untuk tambahan 10 ribu ini tidak lagi menggunakan sistem zonasi,” ucap Menag.

Selain akomodasi, kebutuhan lainnya yang harus disiapkan adalah terkait bus shalawat dan biaya angkut bagasi.

“Semua membutuhkan biaya, baik direct maupun indirect. Karenanya, Kemenag akan segera melakukan pembahasan dengan DPR untuk mendapatkan persetujuan terkait penambahan kuota ini,” pungkasnya. 

Berita Terkait

Indonesia Pangsa Pasar Menjanjikan untuk Jamaah Haji dan Umrah Indonesia Pangsa Pasar Menjanjikan untuk Jamaah Haji dan Umrah
Lamanya, Daftar Tunggu Haji di Aceh Bisa Seperempat Abad Lamanya, Daftar Tunggu Haji di Aceh Bisa Seperempat Abad
Demi Kebanggaan Bangsa, Indonesia Perlu Punya Hotel Haji di Arab Demi Kebanggaan Bangsa, Indonesia Perlu Punya Hotel Haji di Arab

#Kemenag #haji #Kuota Haji #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar