Muhammadiyah: Beri Kesempatan Penyelenggara Pemilu Bekerja

Konpers PP Muhammadiyah damai pasca-pemilu di Yogyakarta, Kamis (18/4). (Dok.PP Muhammadiyah)

Arah - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengimbau semua pihak menghormati pilihan rakyat dan menerima hasil Pemilu yang secara resmi akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan jiwa besar, ksatria, lapang hati, dan bijaksana.

“Jika terdapat persengketaan Pemilu hendaknya diselesaikan secara hukum yang dijamin konstitusi disertai jiwa musyawarah untuk kemaslahatan bersama sebagaimana menjadi karakter bangsa Indonesia yang relijius, berbudaya luhur, dan terkandung dalam sila keempat Pancasila,” ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam konpers di kantor PP Muhammadiyah Cik Ditiro Yogyakarta, Kamis (18/4/2019).

PP Muhammadiyah mengajak semua pihak untuk cooling down yang ditunjukkan dengan sikap menahan diri, menjaga ketenangan, dan bersabar menunggu hasil penghitungan dan pengumuman resmi dari KPU.

“Masyarakat hendaknya tidak terlalu terpengaruh suasana dengan banyaknya hasil hitung cepat (quick count), exit poll, dan lain-lain yang disajikan di media massa, media sosial, dan ruang publik. Sebagai sebuah kerja ilmiah hasil-hasil survei merupakan sajian hitungan atau data yang patut dihormati, tetapi sama sekali tidak mempengaruhi dan menentukan hasil Pemilu,” jelas Haedar.

PP Muhammadiyah dilansir muhammadiyah.or.id, mendesak KPU, Bawaslu, dan seluruh jajarannya agar bekerja lebih profesional, jujur, adil, transparan, dan independen sehingga proses penghitungan dan hasil Pemilu betul-betul terpercaya, objektif, dan seksama serta diumumkan tepat waktu sehingga dapat diterima secara objektif semua pihak.

Baca Juga: Mendagri Imbau Masyarakat Tunggu Hasil Real Count’ KPU
Peserta Pemilu Diminta Tak Saling Klaim Kemenangan

“Mari kita beri kesempatan kepada penyelenggara pemilu untuk bekerja secara profesional, jujur, adil, transparan, independen dan juga berharap pada pihak-pihak manapun untuk tidak melakukan tekanandalam bentuk apapun yang berakibat KPU dan Bawaslu bekerja tidak jujur dan profesional,” tambah Ketua PP Muhammadiyah, Busyro Muqoddas.

Sementara kepada Pemerintah dan aparat keamanan hendaknya dapat menjaga situasi pasca Pemilu 2019 dengan sebaik-baiknya serta mengayomi seluruh warga dan komponen bangsa dengan berdiri tegak di atas kepentingan umum sebagaimana fungsi pemerintahan yang diberikan konstitusi.

Berita Terkait

Muhammadiyah Imbau Sengketa Pemilu Diselesaikan Konstitusional  Muhammadiyah Imbau Sengketa Pemilu Diselesaikan Konstitusional
Bawaslu Catat 6455 Pelanggaran Pemilu Termasuk Pidana Bawaslu Catat 6455 Pelanggaran Pemilu Termasuk Pidana
Bawaslu Rekomendasikan KPU Ganti Anggota PPLN Kuala Lumpur Bawaslu Rekomendasikan KPU Ganti Anggota PPLN Kuala Lumpur

#Muhammadiyah #kpu #Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) #pilpres 2019 #Pemilu 2019 #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar