Dinilai Tak Netral, Akreditasi Situs Jurdil2019.org Dicabut

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar meninjau TPS 192 di Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta (Foto:bawaslu.go.id)

Arah - Bawaslu mencabut akreditasi salah satu lembaga pemantauan Pemilu, PT Prawedanet Aliansi Teknologi atau yang dikenal dengan situs jurdil2019.org. Pencabutan akreditasi PT Prawedanet Aliansi Teknologi karena dinilai bersikap tidak netral.

Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan sebagai pemantau Pemilu yang telah tercatat di Bawaslu, lembaga pemantau Pemilu harus bersikap netral dan tidak memihak. PT Prawedanet Aliansi Teknologi dinilai melanggar Pasal 280 huruf j dan k, Pasal 21 huruf a, c dan e, dan pasal 26 ayat 2 Perbawaslu nomor 4 tahun 2018.

"Karenanya Bawaslu berwenang untuk mencabut akreditasi sebagai pemantau pemilu dan meminta kepada instansi yang berwenang untuk menutup website Jurdil2019.org," ujar Fritz dalam konpers di Jakarta, Selasa (23/4/2019).

Indikasi ketidaknetralan PT Prawedanet Aliansi Teknologi, menurut Fritz, terlihat aplikasi jurdil2019.org yang memuat simbol pendukung salah satu pasangan calon.

"Dari fakta tersebut Bawaslu menilai, PT Prawedanet Aliansi Teknologi telah menyalahgunakan sertifikat akreditasi nomor 063 Bawaslu 4/2019 yang dikeluarkan Bawaslu," urainya.

Dilansir bawaslu.go.id, Fritz menjelaskan, setifikat hanya dapat digunakan PT Prawedanet Aliansi Teknologi dengan tujuan pemantauan Pemilu. Sedangkan melakukan dan mempublikasikan hasil quick count merupakan kegiatan survei yang hanya boleh dilakukan lembaga survei yang telah terdaftar di KPU.

"Akan tetapi, pada faktanya PT Prawedanet Aliansi Teknologi telah melakukan quick count dan mempublikasikan hasil quick count tersebut melalui bravos radio dan situs jurdil2019.org," jelasnya.

Menurutnya, setiap warga negara berhak berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Namun Undang Undang Pemilu memberikan pembatasan terhadap partisipasi masyarakat tersebut demi menjamin tertib hukum proses pemilu, agar tercipta kepastian hukum penyelenggaraan Pemilu.

Salah satu bentuk pembatasan terhadap partisipasi pengawasan dan pemantauan tersebut, lanjut Fritz, harus terlebih dahulu mendapatkan akreditasi dari Bawaslu.

"Bawaslu sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-undang Pemilu untuk menyelenggarakan pengawasan pemilu," jelasnya.

Baca Juga: KPK Tetapkan Dirut PLN Sofyan Basir Sebagai Tersangka
21 Penyidik Baru KPK Dilantik

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Samuel Abrijani Pangerapan mengungkapkan, pemblokiran website yang dilakukan Kemenkominfo lantaran sudah ditemukan unsur yang dilanggar dan melalui proses yang transparan.

"Pemblokiran adalah bentuk sanksi administrasi. Saya garis bawahi. Pemblokiran itu sanksi administrasi. Karena biasanya kalau ada yang dilanggar bisa juga sampai dikenakan sanksi hukum lainya," imbuhnya.

Dia juga menyatakan, bagi pemilik website yang merasa keberatan bisa mengajukan banding ke Kemenkominfo.

"Bisa mengajukan (banding) ke kami. Nanti kami tunjukan kesalahanya apa," pungkasnya.

Berita Terkait

Iklan Kampanye di Masa Tenang Akan Ditindak Iklan Kampanye di Masa Tenang Akan Ditindak
2 Nama Moderator Debat Keempat Pilpres 2019 Telah Diputuskan   2 Nama Moderator Debat Keempat Pilpres 2019 Telah Diputuskan
127 Akun Media Sosial Dilaporkan Bawaslu ke Kemenkominfo 127 Akun Media Sosial Dilaporkan Bawaslu ke Kemenkominfo

#Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) #Kemenkominfo #Pemilu 2019 #pemantau pemilu #pilpres 2019 #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar