Kemendagri Minta PNS Terpidana Korupsi Diberhentikan

Gedung Mahkamah Konstitusi. (Foto: Arah.com)

Arah - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht) melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain agar segera diberhentikan dengan tidak hormat. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta Pemerintah Daerah (Pemda) segera melaksanakan putusan tersebut.

“Putusan MK tersebut memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk percepatan pemberhentian PNS yang sudah Inkrach kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” ujar Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Bahtiar, di Jakarta, Sabtu (27/4/2019).

Berdasarkan putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018, pemberhentian PNS dengan tidak hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain.

Sedangkan untuk tindak pidana umum, seperti perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain yang dilakukan tanpa perencanaan dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan.

Dilansir Puspen Kemendagri, Bahtiar menjelaskan, maksud dari Putusan MK dalam perkara Pengujian UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tersebut adalah MK menyatakan frasa ” dan/atau pidana umum dalam pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf b UU Nomor 5 Tahun 2014 Rentang ASN menjadi berbunyi: “dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Baca Juga: Banjir Jakarta, 529 Jiwa Masih Mengungsi
Ini Pembagian 10.000 Tambahan Kuota Haji per Provinsi

Dengan adanya putusan MK itu, SKB Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Mendagri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) bukan produk hukum baru, melainkan penegasan agar ASN menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN.

“Prinsipnya SKB tersebut tidak membuat hukum baru. SKB tersebut menegaskan dan mengimbau Pejabat Pembina Kepegawaian agar menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN untuk melaksanakan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PTDH) terhadap PNS yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach),” pungkasnya.

Berita Terkait

Terbukti Lakukan Pelanggaran, 31 Hakim Diberhentikan Terbukti Lakukan Pelanggaran, 31 Hakim Diberhentikan
KY Sebut Patrialis Akbar Coreng Profesi Hakim KY Sebut Patrialis Akbar Coreng Profesi Hakim
Tjahjo Kumolo: Ingat! 3 Juli PNS Kemendagri Harus Sudah Kerja Tjahjo Kumolo: Ingat! 3 Juli PNS Kemendagri Harus Sudah Kerja

#Kemendagri #PNS #Kasus Korupsi #Mahkamah Konstitusi #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar