5 Temuan KPK dari Kajian Tata Kelola Lapas

ilustrasi penjara (Freedigitalphotos.net/Stuart Miles)

Arah - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem peradilan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, selain sebagai tempat melaksanakan penghukuman, Lapas juga berfungsi sebagai tempat pembinaan narapidana.

Buruknya tata kelola Lapas, terkuak setelah Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juli 2018 yang menjaring Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Sukamiskin Wahid Husein.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan setelah kejadian itu, pihaknya melakukan kajian mengenai Tata Kelola Sistem Pemasyarakatan guna memetakan area rawan korupsi dalam sistem tata kelola pemasyarakatan serta menyusun rekomendasi untuk meminimalisasi risiko korupsi.

KPK melakukan observasi dan melakukan sesi wawancara mendalam di 33 Rutan dan Lapas di beberapa kota. Kajian ini menitikberatkan pada aspek tata kelola lembaga pemasyarakatan, regulasi, sumber daya manusia, serta teknologi informasi yang mempengaruhi layanan lembaga pemasyarakatan.

Baca Juga: Pertemuan Jokowi-AHY di Istana Merdeka, Apa yang Dibahas?
Kereta Api Indonesia Kembali Hiasi Jalur Antarkota Bangladesh

Dilansir situs KPK, secara garis besar terdapat lima temuan yang menjadi perhatian KPK.

Pertama, KPK menemukan selama ini negara telah dirugikan Rp12,4 miliar perbulan karena masih menampung dan memberi makan narapidana yang sudah habis masa tahanannya.

“Ada unsur pelanggaran hak asasi manusia disitu. Harusnya mereka sudah bebas,” ujar Agus dalam kegiatan Diskusi Media “Menggagas Perbaikan Lapas”, di Jakarta, Selasa (30/4/2019) lalu.

Kedua, tidak ada mekanisme check and balance dalam pemberian remisi kepada narapidana. KPK menemukan pengajuan remisi justru menjadi celah pemerasan terhadap narapidana.

Ketiga, KPK menemukan bahwa koruptor yang dieksekusi ke Lapas umum mendapatkan perlakuan istimewa karena mereka bisa menyuap orang-orang di sekelilingnya.

Keempat, adanya risiko penyalahgunaan data karena lemahnya Sistem Database Pemasyarakatan (SDP).

Kelima, KPK menemukan adanya potensi korupsi pada penyediaan bahan makanan. Kajian ini menemukan bahwa selama ini hanya 50-70% tahanan dan narapidana yang mengonsumsi makanan di Lapas atau Rutan. Namun, pihak Lapas dan Rutan tetap melakukan pembayaran secara penuh. KPK menghitung, jumlah kerugian negara sekurang-kurangnya Rp520 Miliar.

Lewat kajian ini, KPK telah memberikan 18 rekomendasi perbaikan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM Sri Puguh Budi Utami yang juga hadir dalam diskusi tersebut.

“Kami sudah menerima hasil kajian dan kami sudah menetapkan rencana aksi untuk masing-masing rekomendasi,” ungkap Sri.

Berita Terkait

KPK Akan Eksekusi Setnov ke Sukamiskin Siang ini KPK Akan Eksekusi Setnov ke Sukamiskin Siang ini
Pemerintah Akan Bangun Lapas BerkeamananTinggi Di Nusakambangan Pemerintah Akan Bangun Lapas BerkeamananTinggi Di Nusakambangan
Ini 3 Penyebab Utama Kaburnya 200 Napi di Pekanbaru Ini 3 Penyebab Utama Kaburnya 200 Napi di Pekanbaru

#lapas #Lapas Nusakambangan #kpk #Rumah Tahanan (Rutan) #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar