Kebijakan Swastanisasi Air Minum, KPK Surati Gubernur Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Dok.Arah.com/ Harry Muthahhary)

Arah - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat kepada Gubernur Anies Baswedan tentang klarifikasi terkait kebijakan swastanisasi air minum di Provinsi DKI Jakarta.

"Kami perlu meminta penjelasan tim evaluasi tata kelola air minum karena KPK sedang mencermati sejumlah aspek dalam pengelolaan air minum di DKI ini dan terdapat risiko klausul perjanjian kerja sama yang tidak berpihak pada kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat pada umumnya," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Menurut Febri, hal itu menjadi perhatian KPK karena selain objeknya terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat luas, terdapat risiko penyimpangan jika sejumlah persoalan yang telah dibahas di persidangan mulai di tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung tidak menjadi perhatian Pemprov DKI.

"Sehingga, siang ini, Direktorat Pengaduan Masyarakat meminta penjelasan tim tata kelola untuk meminta penjelasan mengenai rencana Pemprov DKI terkait berakhirnya kontrak tahun 2023 dengan Palyja dan Aetra," ucap Febri.

Pertemuan itu dilakukan pada Jumat siang di gedung KPK yang dihadiri Direktorat Pengaduan Masyarakat bersama Direktorat Litbang KPK. Salah satu yang menjadi perhatian KPK adalah perkembangan perkara swastanisasi air Pemprov DKI Jakarta sejak pengadilan negeri hingga MA.

"Sebagaimana berkembang dalam proses peradilan tersebut, terdapat risiko kerugian terkait perjanjian kerja sama antara PAM Jaya, Aetra, dan Palyja, yaitu sekitar Rp1,2 triliun," kata Febri.

Baca Juga: Kejagung Terima SPDP Bachtiar Nasir Terkait Dugaan TPPU
Tak Puas Penyidikan KPK, Sofyan Basir Ajukan Praperadilan

Meski MA telah memutus Peninjauan Kembali (PK) dalam perkara ini, namun sejumlah temuan substansial perlu tetap diperhatikan agar tidak merugikan kepentingan Pemprov DKI dan masyarakat secara luas.

KPK mengharapkan proses yang sedang berjalan di Pemprov DKI benar-benar dilakukan secara akuntabel, menerapkan prinsip-prinsip integritas, dan meletakkan kepentingan masyarakat sebagai alat ukur utama dalam mengambil kebijakan.

"Hal ini penting dilakukan untuk meminimalkan risiko terjadinya korupsi di masa mendatang," pungkasnya.(ant)

Berita Terkait

Pemprov DKI Segera Revitalisasi Danau Dan Waduk Pemprov DKI Segera Revitalisasi Danau Dan Waduk
Jelang Debat Cagub DKI, Ini yang Jadi Fokus Anies Baswedan Jelang Debat Cagub DKI, Ini yang Jadi Fokus Anies Baswedan
Polisi Akan panggil Anies Terkait Penutupan Jalan Jati Baru Polisi Akan panggil Anies Terkait Penutupan Jalan Jati Baru

#Air Minum #Pemprov DKI Jakarta #Anies Baswedan #kpk #Jakarta

Ingin informasi lebih, follow dan Like

Komentar